Sekda Kaltim Tekankan Penyempurnaan Policy Brief PKN II: “Rekomendasi Harus Konkret, Bukan Sekadar Narasi”

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII BPSDM Kaltim Tahun 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan berbagi pengalaman Visitasi Kepemimpinan Nasional dan Seminar Policy Brief di Ruang Mini Theater BPSDM Kaltim, Kamis (4/12/2025).

Sri Wahyuni menilai proses pembelajaran dalam PKN merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan energi besar serta dedikasi dari para peserta, terutama dalam penyusunan gagasan strategis.

“Proses ini tidak sederhana dan tidak singkat. Ada energi besar yang dicurahkan, dan kami menghargainya. Untuk mencapai tujuan selalu ada jalan, dan diharapkan hasil program dapat disampaikan dengan baik,” ujar Sri.

Policy Brief Harus Lebih Tegas dan Aplikatif

Sekda Kaltim menekankan bahwa policy brief yang dihasilkan tidak boleh berhenti pada narasi. Ia meminta peserta memperkuat rekomendasi agar kebijakan yang diusulkan benar-benar dapat diterapkan dan memberi kontribusi bagi transformasi kepemimpinan di Kaltim.

“Dengan tema Strategi Transformasi Kepemimpinan Guna Mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Indonesia Maju, policy brief harus menghadirkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif,” tegasnya.

Sri menambahkan, kualitas policy brief sangat menentukan sejauh mana hasil pembelajaran PKN mampu berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif.

Kehadiran Widyaiswara Utama LAN RI Perkuat Diskusi

Kegiatan ini menghadirkan Widyaiswara Ahli Utama LAN RI, Brisma Renaldi, sebagai narasumber utama. Diskusi dipandu oleh Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, yang memperdalam pembahasan mengenai implementasi rekomendasi kebijakan.

30 Peserta PKN II Hadir dari Berbagai Instansi

PKN II Angkatan XXVIII diikuti 30 peserta dari berbagai instansi:

• Pemprov Kaltim: 10 peserta
• Kabupaten/kota se-Kaltim: 11 peserta
• Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): 2 peserta
• Polri: 2 peserta
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: 5 peserta

Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap munculnya pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu merumuskan kebijakan lebih presisi serta mendorong akselerasi pembangunan daerah. / ADV Diskominfo Kaltim