Sekitar 50 Ribu Rumah Tak Layak Huni di Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi jajaran Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II di ruang kerjanya, Rabu (5/11/2025).

Audiensi yang dipimpin Kepala Balai Anggoro Putro dan jajaran Satker PKP Kaltim tersebut bertujuan bersilaturahmi sekaligus memaparkan sejumlah program pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Harum mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 50 ribu unit rumah tidak layak huni di Kaltim. Sementara jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah mencapai sekitar 250 ribu jiwa, meski kini menurun menjadi sekitar 100 ribu.

“Program Pemprov Kaltim dengan Kementerian PKP harus selaras, karena rumah menjadi salah satu indikator dalam standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakat,” ujar Harum.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program perumahan lainnya berjalan optimal.

“Sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan. Begitu juga komunikasi dengan unsur legislatif dan dunia usaha, agar program pembangunan rumah bagi masyarakat Kaltim dapat dimaksimalkan,” tegasnya.

Harum juga menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan tempat tinggal yang layak dan bermartabat bagi warga.

“Rumah harus layak, sehat, bersih, lengkap dengan lantai, dinding, dan atap yang baik,” pesannya.

Kaltim Dapat 655 Unit BSPS Tahun 2025

Sementara itu, Kepala BP3KP Kalimantan II Anggoro Putro menjelaskan, pihaknya membawahi tiga provinsi—Kaltim, Kalsel, dan Kaltara—sebagai perpanjangan tangan Kementerian PKP di wilayah Kalimantan.

Pada tahun 2025, Kaltim mendapat alokasi 655 unit rumah dalam program BSPS, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 10–15 ribu unit dari total 400 ribu unit rumah nasional.

“Presiden Prabowo meminta agar rumah yang diusulkan untuk program BSPS harus masuk dalam **Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Anggoro.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Biro Adbang Setdaprov Kaltim Irhamsyah, serta perwakilan Dinas Sosial dan Biro Kesejahteraan Rakyat. / Pemprov