Sekolah Rakyat di Kaltim Dimulai, di Tiga Lokasi Rintisan Samarinda

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menunjukkan komitmen serius dalam memperluas akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat.

Dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan, program ini menjadi langkah konkret untuk menutup kesenjangan pendidikan yang masih menganga di berbagai wilayah Bumi Etam.

Di Kaltim, pendidikan tidak lagi dipandang sekadar proses akademik dalam ruang kelas. Sekolah Rakyat hadir sebagai alat intervensi sosial, untuk mengangkat harkat, memulihkan martabat, dan membuka jalan hidup bagi mereka yang selama ini terpinggirkan: yatim piatu, korban kekerasan, serta anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat faktor sosial-ekonomi.

“Pendidikan di Kaltim bukan sekadar mencerdaskan, tapi juga untuk keadilan sosial,” tegas Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak

Dimulai di Samarinda: Tiga Titik Sekolah Rintisan Disiapkan

Skema rintisan Sekolah Rakyat telah dimulai di Kota Samarinda, meski pembangunan gedung permanen belum seluruhnya rampung. Pemerintah telah mempersiapkan tiga lokasi rintisan, yaitu:

• SMA Negeri 16 Samarinda
• BPMP Kemendikdasmen Kaltim
• BPVP Kaltim

Satu titik telah ditetapkan resmi sebagai lokasi awal pelaksanaan

“Sekolah rintisan dapat dijalankan selama sudah mendapat persetujuan pembangunan fisiknya. Salah satu titik di Samarinda sudah ditetapkan,” ujar Andi.

Program ini menargetkan 1.000 siswa, yang mencakup jenjang:

• SD (kelas 1–6)
• SMP (18 kelas)
• SMA (9 kelas)

Andi menegaskan bahwa skema rintisan hanya berlangsung sekali dan tidak akan diulang di tahun berikutnya. Setelah sekolah permanen selesai dibangun, seluruh siswa akan dipindahkan ke fasilitas tetap.

Seleksi Ketat Berbasis DTSEN: Tepat Sasaran, Tak Ada Celah

Agar benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem dan rentan, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah integrasi dari:

• Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
• Registrasi Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek)

“Harus masuk DTSEN. Itu prinsip dasarnya. Semua tetap harus terintegrasi,” tegas Andi.

Kebijakan ini menjadi pengaman data agar program tidak disalahgunakan dan hanya diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan dukungan pendidikan berkelanjutan.

APBN dan APBD Digabung: Infrastruktur Bukan Satu-satunya Fokus

Karena masih bersifat rintisan, pembiayaan operasional Sekolah Rakyat berasal dari kombinasi dana APBN dan APBD Provinsi Kaltim. Dana dari APBD difokuskan pada pembangunan non-fisik, seperti:

• Penambahan daya listrik
• Pemenuhan fasilitas penunjang
• Pembangunan dan penyempurnaan halaman sekolah

Namun demikian, fokus utama program ini bukan semata infrastruktur, melainkan kehadiran negara secara utuh dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak.

Langkah Strategis Tutup Kesenjangan Pendidikan di Bumi Etam

Melalui Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk mereka yang selama ini tak terdengar. Pendidikan tidak lagi eksklusif untuk yang mampu, melainkan hak yang harus dijamin bagi setiap anak, apa pun latar belakangnya.

Program ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam menyatukan kebijakan, keberpihakan, dan keadilan sosial dalam satu paket kebijakan pendidikan inklusif. / Pemprov Kaltim