Sengkarut Program Gratispol: Pemprov Kaltim Tegaskan Mahasiswa Kelas Eksekutif Tak Berhak Terima Bantuan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) angkat bicara terkait keluhan mahasiswa S2 Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan yang memprotes pembatalan bantuan pendidikan Program Gratispol. Pemprov menegaskan pembatalan tersebut sudah sesuai aturan karena status mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria regulasi.

Juru Bicara Pemprov Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa pembatasan kategori penerima bantuan telah diatur secara ketat guna menghindari potensi pelanggaran hukum.

Langgar Pergub Nomor 24 Tahun 2025

Menurut Faisal, kriteria penerima Program Gratispol merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 24 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, bantuan biaya pendidikan secara eksplisit tidak diperuntukkan bagi mahasiswa dengan kategori tertentu.

“Di Pergub sudah jelas, kelas eksekutif tidak diperkenankan. Termasuk kelas malam, kelas kerja sama, hingga kelas jauh. Jika tetap dibayarkan, hal ini berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Faisal, Selasa (20/1/2026).

Salah Verifikasi, Pemprov Sebut Tanggung Jawab Kampus

Menanggapi klaim mahasiswa yang mengaku sempat dinyatakan lolos oleh admin program, Pemprov Kaltim melempar tanggung jawab tersebut kepada pihak perguruan tinggi. Faisal menyebutkan bahwa verifikasi awal data mahasiswa sepenuhnya berada di tangan kampus.

• Kesalahan Pengusulan: Mahasiswa kelas eksekutif seharusnya tidak diusulkan sejak awal oleh pihak kampus.
• Tanggung Jawab Kampus: Pihak ITK diminta menyelesaikan persoalan ini secara mandiri dan memberikan penjelasan transparan kepada mahasiswa yang terdampak.

Gratispol Harus Akuntabel dan Patuh Regulasi

Meskipun Program Gratispol dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Kalimantan Timur, Pemprov menekankan bahwa akuntabilitas adalah prioritas utama. Pelaksanaan program unggulan ini tidak boleh menabrak aturan hukum yang ada.

Pemprov Kaltim mengimbau seluruh perguruan tinggi di Bumi Etam untuk lebih disiplin dan cermat dalam melakukan verifikasi data calon penerima bantuan. Hal ini penting agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat dan menjamin bantuan tepat sasaran. / Pemprov