Sentimen Negatif terhadap Polri Meningkat, DPR Soroti Campur Tangan Politik dan Kepentingan Bisnis

BALI, Inibalikpapan.com – Kepolisian kerap menjadi sorotan publik akibat berbagai tindakan oknum anggotanya yang kerap viral—mulai dari perilaku represif hingga pungutan liar (pungli).

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menegaskan bahwa seluruh tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan. Namun, ia menilai persoalan mendasar Polri tidak berdiri sendiri.

Menurut Benny, problem inti justru terletak pada adanya kekuatan politik eksternal yang memanfaatkan Polri demi kepentingan kekuasaan. Akibatnya, institusi yang seharusnya menjadi sahabat masyarakat sering kali berubah menjadi sosok menakutkan.

“Setelah melakukan kontemplasi, saya pribadi melihat bahwa problem pokok kita bukan hanya di institusi kepolisian. Problem pokok kita adalah kekuatan-kekuatan politik eksternal yang tergoda menggunakan keanggotaannya demi kepentingan kekuasaan,” ujarnya, seperti dikutip dari laman DPR.

Dua dekade di parlemen membuat Benny menyaksikan sendiri dinamika dan tekanan yang dialami Polri. Ia menegaskan bahwa pembenahan tidak cukup hanya dilakukan di internal kepolisian.

Diperlukan aturan yang kuat untuk mencegah pihak mana pun—terutama kelompok berkepentingan—menjadikan Polri sebagai instrumen kekuasaan yang dapat merugikan rakyat.

Benny juga mengingatkan korporasi, khususnya perusahaan-perusahaan besar, agar tidak menyeret kepolisian ke dalam urusan pengamanan bisnis yang bertentangan dengan hukum. Praktik ini, menurutnya, telah menambah beban dan merusak citra Polri di mata publik.

“Solusi kita adalah larangan yang lebih ketat terhadap partai politik dan pemegang kekuasaan agar tidak pernah melibatkan polisi dalam politik praktis,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa reformasi Polri adalah tanggung jawab bersama—eksekutif, legislatif, yudikatif, korporasi, dunia bisnis, hingga partai politik. Meski banyak catatan kritis, Benny tetap mengakui berbagai prestasi dan kemajuan yang dicapai kepolisian selama ini.

“Jangan hanya melemparkan tanggung jawab ke Polri. Saya sudah 20 tahun di DPR, khususnya di Komisi III, dan saya melihat banyak sekali prestasi dan kemajuan Polri meski masih ada berbagai masalah,” tutupnya.