Sertifikasi Tower Listrik di Kukar Dipercepat, Warga Bisa Nikmati Pasokan Lebih Stabil

KUTAI KERTANEGARA, inibalikpapan.com – Warga di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara selama ini masih menghadapi tantangan akses dan keandalan listrik, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

Di tengah kondisi itu, pengamanan aset jaringan listrik menjadi langkah penting agar distribusi energi tidak terganggu, terutama untuk jalur utama seperti Melak–Kota Bangun.

PT PLN (Persero) melalui UIP Kalimantan Bagian Timur mencatat, sebanyak 42 titik tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV telah rampung diukur sejak Februari 2026.

Pengukuran ini menjadi dasar penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT), yang kemudian dilanjutkan ke sertifikat hak atas tanah.

Langkah ini penting untuk memastikan seluruh aset jaringan listrik memiliki kepastian hukum, sehingga operasional tidak terganggu di masa depan.

Proses di lapangan tidak mudah. Tim harus menghadapi hujan lebat, medan perbukitan, hingga lokasi tanpa akses jalan.

Bahkan di beberapa titik, petugas harus membuka jalur manual untuk mencapai lokasi tower.

Namun, seluruh proses tetap berjalan sesuai target berkat koordinasi antara PLN dan Kantor Pertanahan Kukar.

Baca Juga:

Pengadaan Motor Listrik MBG Jadi Sorotan, Menkeu Purbaya Mengaku Ada Miskomunikasi di Internal

Dampak Nyata: Listrik Lebih Andal untuk Warga

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyebut sertifikasi aset di Kukar bukan sekadar administrasi.

Menurutnya, kepastian hukum atas aset akan berdampak langsung pada kelancaran operasional jaringan listrik. Artinya, risiko gangguan bisa ditekan, distribusi listrik lebih stabil, dam masyarakat mendapat layanan lebih andal.

Keandalan listrik menjadi faktor penting bagi aktivitas usaha, investasi daerah, serta pertumbuhan kawasan sekitar Kukar.

Dengan jaringan yang aman secara hukum dan teknis, distribusi energi diharapkan mampu mendukung perkembangan wilayah, termasuk kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

PLN memastikan proses sertifikasi aset akan terus dilanjutkan hingga seluruh aset transmisi memiliki kepastian hukum.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.***