Serupiah APBD Harus Bermanfaat Bagi Rakyat, Gubernur Katim Perintahkan Riset Total Program OPD

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) mengirim sinyal tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Memasuki 2026, setiap rupiah APBD harus terukur dampaknya dan benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk itu, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kaltim diminta segera melakukan riset mendalam atas efektivitas seluruh program pembangunan.

Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (22/12/2025). Ia menegaskan, riset tidak boleh bersifat formalitas apalagi sekadar laporan administratif.

“Riset harus dilakukan secara mendalam untuk mengukur sejauh mana program dan kegiatan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Harum.

Gubernur bahkan mendorong Brida menggandeng lembaga riset independen agar hasil penelitian objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Penelitian diminta mencakup seluruh dinas dan OPD, sebagai dasar evaluasi menyeluruh kebijakan pembangunan daerah.

Langkah ini, menurut Harum, krusial untuk memastikan APBD tidak habis pada kegiatan seremonial tanpa dampak nyata.

“Serupiah pun uang APBD yang dikucurkan harus bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya dengan nada menekan.

Harum menilai keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh integrasi program di lapangan. Program yang tidak berdampak, atau dampaknya minim, disebutnya sebagai kegagalan kebijakan.

Ia mengibaratkan pembangunan tanpa perencanaan matang seperti membangun rumah tanpa fondasi yang kuat.
“Bagaimana kita mau membangun generasi emas kalau fondasinya besi tua,” kritiknya.

Karena itu, Pemprov Kaltim menetapkan program Gratispol dan Jenpol sebagai prioritas utama pembangunan sumber daya manusia dan layanan publik. Kedua program tersebut dinilai strategis dalam memperkuat fondasi Kaltim menuju Generasi Emas.

Tak berhenti di situ, Gubernur Harum juga menyiapkan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja seluruh pimpinan OPD. Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026, tepat satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji.

“Kami akan melihat apakah jabatan ini sudah cocok atau belum. Akan kami evaluasi dan sesuaikan,” ungkap Harum.

Ia mengakui telah mengantongi catatan kinerja pimpinan OPD, baik melalui penilaian formal maupun nonformal. Penempatan pejabat yang tidak tepat, menurutnya, hanya akan menghambat organisasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Prinsip kepemimpinan kami jelas: the right man, the right job, and the right place. Kalau tidak cocok, hasilnya pasti tidak akan ketemu,” tegasnya.

Ke depan, Gubernur Harum menargetkan kinerja Pemprov Kaltim yang semakin efektif, terukur, dan berbasis data. Riset, evaluasi, dan penataan birokrasi menjadi kunci agar pembangunan Benua Etam benar-benar berjalan sesuai kebutuhan rakyat. / Pemprov