Sinergi BPPDRD dan Samsat Kaltim, Balikpapan Genjot Penerimaan PKB

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memacu kinerja sektor pajak untuk mendukung pembangunan kota. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Pemkot menjalin sinergi erat dengan UPTD Samsat Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan pihak kepolisian dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kegiatan penertiban pajak kendaraan di lapangan menjadi salah satu strategi yang dijalankan. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan dokumen pajak dan memberikan edukasi langsung kepada para pemilik kendaraan. Tujuannya bukan hanya menertibkan administrasi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu.

Target Tinggi, Realisasi Baru Separuh

Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPPDRD Balikpapan, Andi Afrianto, mengungkapkan bahwa target penerimaan Opsen PKB di Balikpapan tahun 2025 dipatok lebih dari Rp137 miliar. Namun, hingga 31 Juli 2025, realisasi baru menyentuh angka 44,2 persen.

“Masih ada jarak yang cukup jauh dari target, sehingga perlu langkah ekstra. Sinergi ini adalah bagian dari upaya untuk mengejar kekurangan tersebut,” ujar Andi.

PKB sendiri menjadi salah satu sumber penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas kesehatan, hingga mendukung kegiatan sosial di masyarakat.

Inovasi Layanan Samsat

Selain penertiban, UPTD Samsat Bapenda Provinsi Kaltim juga menghadirkan sejumlah inovasi layanan. Warga bisa memanfaatkan Samsat keliling di titik-titik strategis, pelayanan di akhir pekan, serta program pemutihan denda bagi yang terlambat membayar pajak.

“Dengan layanan yang semakin dekat dan fleksibel, tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran. Kami ingin mempermudah, bukan mempersulit,” jelas perwakilan UPTD Samsat Balikpapan.

Pajak untuk Pembangunan Bersama

BPPDRD menekankan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan langsung. Mulai dari jalan yang lebih mulus, penerangan jalan umum, peningkatan layanan pendidikan, hingga penguatan program kesejahteraan masyarakat.

“Optimalisasi pajak kendaraan ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah menyediakan kemudahan, masyarakat memenuhi kewajiban. Kalau kepatuhan tinggi, percepatan pembangunan kota akan lebih nyata,” tambah Andi.

Langkah Berkelanjutan

Ke depan, penertiban pajak kendaraan akan terus dilakukan dengan skala yang lebih luas. Pemerintah berencana melibatkan tidak hanya kepolisian, tetapi juga lembaga swasta dan komunitas masyarakat untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, Pemkot Balikpapan optimistis target penerimaan PKB tahun ini bisa tercapai. Hal itu diharapkan menjadi pondasi kuat bagi pembiayaan pembangunan kota yang lebih mandiri, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.***

Editor : Ramadani