BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Memasuki hari kedua di Balikpapan, KPK menggelar rapat kordinasi atas kondisi terkini bidang pertambangan dengan dihadiri Direktorat Jenderal Pajak Kaltimra, ESDM, Ombudsman Kaltim, Beacukai, KSOP, Dinas Pertambangan Kaltim yang dilaksanakan di kantor DJP Kaltimra jalan Ruhui Rahayu, Kamis (12/3/2020).
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan kordinasi dan kolaborasi yang dilakukan ini bagian dari bidang pencegahan untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan negara.
“Hari ini kita mendengarkan dari beliau-beliau secara langsung apa yang telah dilakukan dan kami apresiasi dengan apa yang ditunjukkan pak Samon dkk luar biasa soal pemetaan wajib pajak memang itu akan sangat mudah ketika kita mencari atau menindaklanjuti hal-hal soal perpajakan,” ujarnya dalam penjelasan kepad media, Kamis (12/3/2020).
Selain itu KPK juga mendapatkan paparan soal korban lubang tambang hingga 35 orang namun tidak semua korban dari lubang tambang. Dan KPK menurutnya memberikan perhatian soal-soal ini.
“ Kita minta soal bekas tambang ini jangan lagi jadi pekerjaan pemerintah untuk keluarkan duit urusan itu. Ketika kita mengeluarkan izin itu sudah semua disitu dalam pernjanjian atau syarat bisa diterbitkan IUP. Ketika mengakhiri pekerjaan itu anda masih punya kewajiban untuk melakukan segala hal berhubungan dengan lubang tambang,” tandasnya.
“ Jangan ketika itu anda ditinggal menjadi tanggungjawab lingkunganan hidup dibebankan kepada negara. Menciptkan kerjaan belum lagi jatuhnya korban-korban,” ujar Nawawi.
Begitupula dengan Bea Cukai menurut Nawawi peran lembaga ni dinilai sangat membantu apalagi ada saling konek atau kolaborasi data dengan ditjen pajak sehingga optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan.
KPK didaerah memiliki tim korsub (kordinator sub) di daerah salah satunya ada bidang pencegahan dan penindakan. Pertemuan ini menurutnya juga bentuk kerja korsub yang ingin disampaikan ke pimpinan KPK bahwa didaerah betul bekerja.
“Kaitan ini bidang pencegahan bahwa didaerah telah terbentuk semangat kolaborasi dalam upaya optimasliasi pendapatan daerah mulai dari pajak, ESDM, ombudsman, KSOP, beacukai,” katanya.
Comments
comments
