Skandal Judi Online dalam Data Bansos: DPR Desak Reformasi Total Sistem Perlindungan Sosial

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkap adanya penyalahgunaan 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) untuk transaksi judi online selama 2024. Nilai transaksinya pun fantastis: mencapai Rp 957 miliar.

Tak hanya itu, lebih dari 100 NIK yang tercatat sebagai penerima bansos juga terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme, dan sebagian lainnya terkait praktik korupsi.

“Ini bukan sekadar kebocoran bansos. Ini krisis integritas sistem perlindungan sosial nasional,” tegas Abidin, dikutip dari laman DPR.

Jaring Pengaman yang Robek: Bansos Disalahgunakan untuk Kejahatan Terorganisir

Menurut Abidin, temuan ini menunjukkan kelemahan struktural dalam proses verifikasi, distribusi, hingga pengawasan bantuan sosial. Bansos yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial bagi masyarakat rentan justru dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.

“Ini tidak hanya menyimpang dari tujuan awal bansos, tapi juga mengkhianati amanah rakyat,” tambahnya.

DPR Minta Kemensos dan PPATK Tindak Cepat dan Transparan

Abidin mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera berkoordinasi aktif dengan PPATK, Kepolisian, dan instansi terkait guna melakukan investigasi menyeluruh. Ia menegaskan pentingnya menjaga keadilan bagi masyarakat miskin yang berisiko menjadi korban pencatutan data.

“Sanksi harus diberikan kepada pelaku yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bansos. Tapi mereka yang datanya dicuri harus dilindungi, bukan dikorbankan,” ujarnya.

Dorongan untuk Reformasi Sistemik: Data Tunggal dan Literasi Digital

DPR mengapresiasi langkah Kemensos yang mulai mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, namun menilai penerapannya harus dipercepat dan diawasi ketat.

Abidin juga menekankan pentingnya:

• Perlindungan data kependudukan secara sistemik
• Reformasi mekanisme distribusi bansos agar tepat sasaran dan bebas manipulasi
• Peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan penerima bansos

“Kami mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk bersatu dalam memerangi judi online, pendanaan terorisme, serta memperkuat integritas program bansos sebagai wujud nyata keadilan sosial,” pungkas Abidin.