BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul), terus mendukung kinerja Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang berada diwilayah kerjanya.
Sebagai wilayah kerja (WK) yang sangat besar, SKK Migas Kalsul tak henti-hentinya melakukan koordinasi keamanan pada KKKS agar operasionalnya terus berjalan lancar, baik ekplorasi maupun eksploitasi.
SKK Migas Perwakilan Kalsul dan Divisi SDMSO SKK Migas serta KKKS Wilayah Kalimantan Timur bersama Polda Kalimantan Timur melaksanakan rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi (ANEV) tahun 2022 Implementasi PKS Pengamanan Obvitnas Kegiatan Usaha Hulu Migas di Wilayah Kalimantan Timur, pada 17 hingga 18 November 2022.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melakukan Inventarisasi isu potensi gangguan operasi dan tindak lanjut penyelesaiannya, pembahasan penguatan pentingnya Pedoman Kerja Teknis (PKT) sebagai SOP pelaksanaan PKS, dan pembahasan awal strategi rencana perpanjangan PKS yang akan berakhir pada 31Januari 2024.
Pelaksanaan rapat koordinasi dihadiri oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas, Brigjen Pol. Bambang Priyambadha, Plt. Kadiv SDMSO SKK Migas Hudi D Suryodipuro, Manajer Senior Sekuriti KKKS SKK Migas Rudy Fajar, Manajer Senior Operasi Kalsul Roy Widiartha, Perwakilan KKKS Wilayah Kalimantan Timur, serta Jajaran Polda Kalimantan Timur.
Manajer Senior Operasi SKK Migas Kalsul, Roy Widiartha menyampaikan, bahwa pertemuan ini merupakan komitmen program kerja PKS pengamanan dengan Polda Kaltim untuk mengevaluasi Implementasi PKS selama tahun 2022.
“Selain itu SKK Migas juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan dalam pengamanan Obvitnas kegiatan Hulu Migas Wilayah Kalimantan Timur dan mengharapkan terbangunnya kesepahaman yang sama antara aspek sekuriti dengan aspek relation/humas terkait isu titik rawan vs program PPM & kelembagaan,” ujar Roy Widiartha.
Sehingga dapat diambil langkah yang bersinergi ke depan dalam melaksanakan pencegahan isu potensi gangguan keamanan operasi. Selain itu juga ada rencana akan bertambah peserta PKS Obvitnas KKKS PPRL dalam perpanjangan PKS ke depan.
“Pengamanan dalam kegiatan hulu migas sangatlah vital. Selain karena kegiatan hulu migas merupakan proyek setrategis negara, area dan fasilitas hulu migas menerapkan SOP Pengamanan yang sangat ketat sehingga dapat mengantisipasi isu potensi ancaman dan gangguan keamanan yang tidak diinginkan,” terang Roy.
Melalui pemetaan isu-isu gangguan yang telah dilakukan, Roy berharap sinergitas koordinasi dengan pihak terkait terutama Polda Kaltim untuk bersama-sama ditingkatkan.
Begitu pula dengan antisipasi terhadap isu- isu sosial agar tidak berpotensi menjadi kendala pengamanan dan mengganggu kelancaran operasional hulu migas.
Dalam kesempatan tersebut, Wadirpamobvit Polda Kaltim menyampaikan dukungan kepada SKK Migas dan KKKS Kaltim & PT Badak NGL yang telah menginisiasi terlaksanannya pertemuan Anev ini sehingga kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi PKS dan pelaksanaan pengelolaan pengamanan Obvitnas Hulu Migas Kaltim dapat diselesaikan.
“Dan terkait dengan Pedoman Kerja Teknis (PKT) sebagai penjelasan teknis pelaksanaan PKS pengamanan sangat penting untuk dilengkapi SOP yang mendukung dan disosialisasikan kepada Personil Duk Pam dan Pengamanan Internal perusahaan,” akunya.
Pada pertemuan ini, KKKS menyampaikan apresiasi sangat baik terhadap beberapa personil duk pam yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan.
“Penting memperhatikan koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara KKKS dengan Personil duk pam maupun perwira pengendali,” pungkasnya.
Comments
comments
