BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, sudah ada pejabat yang bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya.
Hal itu disampaikan Moeldoko menanggapi soal desakan sejumlah kalangan yang meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan terkait polemik TWK pengawai KPK.
Dia mengatakan, berdasarkan struktur organisasi terdapat pejabat masing-masing yang bertugas dan bertanggungjawab. Termasuk terkait kepegawaian ataupun polemik TWK pegawai KPK.
“Dalam struktur itu ada kotak, organisasi itu struktur ada kotak, dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job descriptionnya, tugas dan tanggung jawabnya,” ujar Moeldoko di lansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com
Menurutnya,tidak semua persoalan harus Presiden turun tangan. Karena menyangkut untuk kepegawaian adalah merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
“Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Terus ngapain yang di bawah? saya pikir persoalan kepegawaian itu ada yang mengatur. BKN punya standar-standar tersendiri di dalam menentukan itu. Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya,” tutur dia.
Mantan Panglima TNI ini meminta semua pihak untuk memberi ruang kepada Jokowi untuk memikirkan persoalan yang besar. Sementara persoalan tekhnis urusan para pembantu Presiden.
“Persoalan-persoalan teknis, pembantu yang menjalankan itu, itu memang strukturnya harus begitu agar apa, agar struktur organisasi bernegara ini berjalan efektif, kalau nggak nanti berbelit nanti,” ujarnya.
suara.com
Comments
comments
