BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Tim anggaran DPRD kota bersama tim anggaran Pemerintah kota sejak dua pekan lalu melakukan pembahasan rasionaliasi kegiatan APBD 2016 ini terkait dengan defisit anggaran berjalan yang mencapai Rp600 miliar. Defisit ini tidak lepas dari penundaan DBH Balikpapan tahun 2015 sebesar Rp283 miliar.
Dari dua pekan pembahasan anggaran dan rasionalisasi seluruh kegiatan SKPD minimal 15 persen telah menurunkan angka defisit APBD. Dinas PU menjadi satu-satunya dinas yang paling banyak dirasionalisasi. Saat ini pengurangan anggaran sudah mencapai 30 persen. Namun jumlah rasionalisasi di PU itu diperkirakan masih bisa dilakukan.
Ketua DPRD kota Abdulloh mengakui rasionalisasi di dinas PU saat ini yang paling besar dan memungkinkan dipangkas kembali karena dinas ini memiliki anggaran terbesar untuk seluruh kegiatan fisik yakni mencapai Rp700 miliar.
“Sekarang sudah 30 persen.Kita sudah pangkas 15 persen ternyata masih kurang lagi. Dinas pendidikan sudah hampir 30 persen. PU mungkin lebih dari 30 persen karena dia paling besar. Kalau kita korban badan, dinas lain yang kecil-kecil itu kan kasian. Maka kita akan melakukan pemangkasan yang lebih besar di dinas PU,”jelas Abdulloh kepada Inibalikpapan.com belum lama ini.
Tim anggaran katanya sudah melakukan rasionalisasi 15 persen untuk seluruh badan, SKPD selama dua pekan terakhir. Hasilnya kata Abduulih defisit tersisa Rp227 miliar.
Pada Selasa lalu (8/3/2016), tim anggaran DPRD dan pemerintah kembali merasionalisasi lagi anggaran di dinas PU Balikpapan. hasilnya ada Rp50 miliar yang berhasil dirasionalisasi (diluar 15 persen).
“Kita akan hitung ulang lagi masih kurang berapa lagi. Dinas, badan lain sudah kita rasionalisasi. Hanya dinas pendidikan yang sudah tidak bisa kita rasionalisasi karena evaluasi awal itu sudah mentok di 20 persen tidak boleh kurang 20 persen dari APBD. Anggaran Kesehatan seperti kita tidak lagi rasional,”terangnya.
Dari sekian dinas kata Abdulloh dinas PU lah yang masih memungkinkan untuk dipangkas lagi meksikpun sekarang sudah rasionalisasi anggaran 30 persen. Menurutnya kemungkinan anggaran Dinas PU akan kembali dipangkas mengingat masih ada desifit yang belum dapat ditutupi yakni sekitar Rp184 miliar.
“Kalau memungkinkan kita tekan lagi kegiatan di PU. Jadi masyarakat harus memakluni kondisi ini. Karena ini kondisi nasional bukan hanya Balikpapan,” tandasnya.
Desifit anggaran yang dipicu penundaan DBH ini, memang menyulitkan APBD namun anggaran kota Balikpapan masih dapat melakukan kegiatan pembangunan. kondisi ini berbeda dengan daerah lain yang berhutang pada kontraktor.
Abdulloh apresiasi kepada tim anggaran yang dapat memprediksi dan membuat anggaran secara cermat sesuai prognosis sehingga meski ada penundaan DBH Balikpapan masih dapat bekerja dengan kegiatan fisik yang benar-benar prioritas.
Comments
comments
