Sudah Lama Jadi Penopang Energi Nasional, Kaltim Ingin Lebih Banyak Kembangkan Nilai Tambah Daerah

JAKARTA, inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memaparkan strategi ketahanan pangan, energi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita yang digelar CNN Indonesia di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Dalam forum yang dihadiri sejumlah kepala daerah itu, Rudy menyoroti pentingnya memperluas makna ketahanan pangan di luar komoditas beras. Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki potensi pangan non-beras yang besar, mulai dari kopi dan kakao di Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu, hingga peternakan dan perikanan laut yang bisa dikembangkan lewat sistem pertanian terintegrasi.

“Kaltim bukan penghasil beras utama, tapi kita punya kekuatan lain. Laut kita luas, kebun sawit 3 juta hektare, dan hutan 8 juta hektare. Kita bisa hasilkan pangan dari laut, dari perkebunan, bahkan dari energi hijau,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, sekitar 35–37 persen kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung pada pasokan luar daerah, terutama dari Jawa dan Sulawesi. Namun, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan produksi melalui intensifikasi panen hingga tiga kali setahun serta pembukaan lahan baru untuk sawah.

Dalam isu energi, Rudy menegaskan bahwa Kaltim telah lama menjadi penopang energi nasional. Daerah itu menyumbang lebih dari 50 persen produksi batu bara Indonesia, selain menjadi penghasil minyak dan gas bumi sejak masa kolonial.

“Selama ini kami menyalakan Indonesia. Minyak, gas, dan batu bara kami persembahkan untuk negeri. Tapi sudah saatnya Kaltim juga diberi ruang untuk mengembangkan nilai tambah energi di daerah,” katanya, dikutip dari laman Adpim Pemprov Kaltim.

Rudy juga menekankan pentingnya pembangunan SDM untuk mewujudkan kemandirian daerah. Ia menyebut, hanya sekitar 30 persen anak di Kaltim yang menempuh pendidikan hingga SMA, dan jumlah mahasiswa masih terbatas.

Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim meluncurkan program Gratispol — pembebasan biaya pendidikan dari jenjang SMA hingga S3, serta jaminan kesehatan gratis bagi warga yang telah berdomisili minimal tiga tahun.

“Kami geser anggaran Rp 2,7 triliun untuk pendidikan dan layanan dasar. Karena kami sadar, masa depan tidak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam, tapi harus pada sumber daya manusia,” ungkapnya.***