Sudah Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Terbentuk, Siap Serap 2 Juta Tenaga Kerja

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah pusat menyiapkan langkah konkret untuk mengakselerasi kebangkitan ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Sebanyak 80.000 koperasi telah terbentuk dan ditargetkan seluruhnya memiliki legalitas hukum akhir Juni 2025. Program ini disebut berpotensi menyerap hingga 2 juta tenaga kerja dari berbagai sektor.

Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Kopdes Merah Putih secara nasional pada 19 Juli 2025. Peresmian ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun kembali struktur ekonomi nasional berbasis kemandirian dan gotong royong.

“Dari koperasi ini kita perkirakan dua juta orang akan terserap menjadi tenaga kerja. Ini minimum,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (30/6/2025).

Koperasi Bukan Sekadar Ekonomi, Tapi Gerakan Sosial Masyarakat Desa

Zulkifli menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan berperan multiperan, antara lain dalam distribusi pangan, layanan kesehatan, energi rumah tangga, dan penyediaan sembako yang dikelola langsung oleh masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Per 30 Mei 2025, dari total 80.000 koperasi yang telah terbentuk, 65.000 di antaranya sudah memiliki legalitas hukum yang sah, dan sisanya ditargetkan rampung sebelum peresmian nasional.

“Nanti yang akan me-launching ini Bapak Presiden langsung. Beliau sudah setuju dan kita siapkan semua perangkatnya,” ujar Zulkifli.

Putus Rantai Tengkulak dan Rentenir: Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih sebagai bentuk nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap sistem ekonomi Pancasila dan perjuangan ekonomi kerakyatan, melanjutkan gagasan Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo dan pendiri Bank Indonesia.

“Pak Presiden ingin semua kebijakan dan anggaran desa disalurkan melalui koperasi. Ini adalah strategi melawan dominasi middleman, tengkulak, dan rentenir yang selama ini menyedot sumber daya desa,” jelas Ferry.

Kopdes Merah Putih diposisikan untuk memutus rantai distribusi panjang dan ketergantungan terhadap pasar bebas, yang selama ini melemahkan daya beli masyarakat desa.

“Koperasi menjadi jalan pintas agar ekonomi rakyat tidak lagi dimonopoli oleh swasta dan BUMN. Saat ini aset koperasi masih jauh tertinggal. Ini yang akan kita ubah,” tambah Ferry.

Struktur Sederhana, Dampak Besar

Setiap Kopdes Merah Putih minimal memiliki tiga pengurus inti: ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, akan direkrut tenaga tambahan berdasarkan kebutuhan koperasi, bukan ASN atau PPPK, melainkan karyawan koperasi murni yang digaji berdasarkan produktivitas dan kontribusinya.

“Program ini akan menyerap banyak tenaga kerja desa. Dari pengurus, manajemen, hingga distribusi. Semuanya berbasis gotong royong,” kata Isra Ramli, Deputi Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Dorongan untuk Kepala Daerah: Kopdes Harus Jadi Program Prioritas

Zulkifli Hasan juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada eksekusi di lapangan. Dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, ia meminta kepala daerah memberikan dukungan penuh dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi.

“Setiap kebijakan harus dipikirkan dampaknya terhadap rakyat. Kopdes ini bukan proyek biasa, tapi proyek strategis untuk membangun kekuatan ekonomi lokal yang mandiri,” tegas Zulhas.

Dengan target legalisasi penuh 80.000 koperasi dan penyediaan jutaan lapangan kerja, Kopdes Merah Putih menjadi simbol revitalisasi ekonomi desa, pembumian nilai-nilai ekonomi Pancasila, dan penguatan komunitas lokal di tengah arus globalisasi./Info Publik