BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) minta perundingan damai di fasilitasi organisasi dunia WHO. Hal itu disampaikan OPM saat menyurati Presiden Joko Widodo.
Dalam surat tersebut, OPM mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan serangan bersenjata demi menghentikan korban jiwa. Namun OPM menolak jika dialog damai di fasilitasi bukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Bangsa Papua mengajukan beberapa permintaan mutlak yang harus disetujui oleh Negara Indonesia melalui Anda, Presiden Joko Widodo,” kata Ketua Dewan Diplomatik TPNPB-OPM, Akouboo Amatus Douw dalam suratnya.
“Segera menyurati ke Sekjen PBB, Mr Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia berkeinginan menyelesaikan ‘konflik bersenjata internasional ini’ melalui mekanisme perundingan dan mediasi yang diatur sesuai Piagam PBB pasal 33 dan 34′ sebagai negara dalam upaya penyelesaian pertikaian secara damai dan bermartabat,”
Dalam suratnya, OPM menjelaskan alasannya, menolak dialog damai di fasilitasii Komnas HAM karena dianggap sebagai bagian dari pemerintah Indonesia. OPM meminta WHO yang memfasilitasi
“Kami tolak Komnas HAM Indonesia memfasilitasi dialog damai karena mempunyai tujuan mengelabui ajakan Dewan HAM PBB “Urgent Aid” ke wilayah konflik bersenjata dan mengelabui Intervensi Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Dia juga mendesak Presiden untuk mengakui ras Rakyat Papua Barat sebagaimana diakui sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group atau organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia.
“Pengakuan ini telah mencerminkan satu bangsa di wilayah pasifik yang sedang diinvasi oleh salah satu bangsa Asia yakni Indonesia,” ucap Akouboo.
“Anda ikut menyatakan Rusia Invasi Ke Ukraina namun sebaliknya Anda menginvasi wilayah hukum teritorial Papua Barat di wilayah Pasifik,”
Menurutnya konflik di Papua adalah konflik bersenjata internasional karena telah terbukti memenuhi dua unsur utama dalam definisi perang yakni sudah memulai berperang dan menunjukan perilaku pihak yang bertikai.
“Rakyat Papua Barat akan menunggu respon balik dari Anda, Tuan Presiden Republik Indonesia. Surat ini di buat demi nama Bangsa Papua Yang Bermartabat dan Merdeka,” tutup Akouboo.
Surat ini dibuat dari Australia pada 5 April 2022 oleh Akouboo yang adalah mantan suaka politik di Australia dan salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan Papua di luar negeri.
Suara.com
Comments
comments
