Survei Poltracking: Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Tembus 74,1%, Program MBG Jadi Pendongkrak Utama

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/03/2026). (foto : Setneg)
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/03/2026). (foto : Setneg)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang solid. Berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan masyarakat berada di angka 74,1 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai faktor paling signifikan yang memengaruhi persepsi positif publik, meskipun program unggulan ini sering menjadi bahan perdebatan di ruang diskusi nasional.

MBG Jadi “Magnet” Kepuasan Publik

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, mengungkapkan bahwa meskipun diwarnai kontroversi, program MBG mendapatkan atensi dan apresiasi yang luas dari masyarakat umum.

“Alasan publik puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 23 persen disokong oleh kepuasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Ternyata program ini mendapatkan perhatian yang cukup baik oleh publik secara umum,” ujar Masduri dalam konferensi pers virtual, Senin (13/4/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Selain faktor MBG, kepuasan publik juga dipengaruhi oleh aspek lain, di antaranya:

  • Bantuan Pemerintah: 13,8% responden merasa bantuan sosial sudah tepat sasaran.
  • Kepemimpinan: Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai tegas dan berwibawa masih menjadi daya tarik kuat di mata masyarakat.

Catatan Kritis: Sorotan Terhadap Kebijakan Luar Negeri

Meski tingkat kepuasan secara umum tinggi, survei Poltracking juga merekam titik lemah dalam persepsi publik, terutama terkait kebijakan politik luar negeri. Keputusan pemerintah untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BOP) terkait situasi di Timur Tengah justru menuai penolakan yang cukup besar.

Data survei menunjukkan:

  • 40,7% publik menyatakan tidak setuju dengan keputusan bergabung ke BOP.
  • Hanya 13,7% publik yang menyatakan setuju.

“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Bagaimana pun, keputusan di kancah internasional punya konsekuensi terhadap persepsi publik berkaitan dengan kepuasan kinerja pemerintah secara keseluruhan,” jelas Masduri.

Tantangan Ke Depan

Masduri menambahkan bahwa popularitas program MBG adalah kunci, namun pemerintah tetap perlu mengevaluasi kritik-kritik yang ada agar implementasinya tetap optimal. Konsistensi dalam menjaga gaya kepemimpinan yang tegas serta ketepatan sasaran bantuan sosial akan menjadi pilar utama untuk mempertahankan kepercayaan publik di masa mendatang.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses