Swasti Saba 2025 Jadi Barometer Kota Sehat, Murti Utami Ingatkan Komitmen Nyata Daerah

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2025 kembali digelar. Ajang ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk membuktikan komitmen nyata mereka dalam menciptakan lingkungan sehat, aman, dan layak huni bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), drg. Murti Utami, menegaskan bahwa pelaksanaan KKS tahun ini memiliki makna khusus.

“Tahun ini cukup berbeda. Kita melakukan sejumlah penyesuaian sebagai respons atas dinamika global, arah pembangunan nasional, serta semangat transformasi kesehatan,” ujarnya saat membuka tahap verifikasi lanjutan KKS 2025, Rabu (20/8/2025).

Verifikasi Transparan dan Berbasis Data

Saat ini penilaian sudah memasuki tahap verifikasi lanjutan. Tim verifikasi pusat menilai langsung data dan dokumen yang diserahkan pemerintah daerah.

“Kami harap Bapak-Ibu dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin agar diperoleh pemahaman yang sama. Perbaikan data maupun bukti pendukung dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Kabupaten Kota Sehat (SIPAMAS),” jelas Murti.

Ia menegaskan bahwa hasil verifikasi sepenuhnya menjadi kewenangan tim pusat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan menerima hasil dengan lapang dada.

Murti juga mengapresiasi kinerja tim verifikasi yang dinilai independen dan berkomitmen tinggi. “Kami berharap para tim tetap semangat dan selalu sehat dalam menjalani tahapan verifikasi berikutnya,” tambahnya.

Swasti Saba 2025 Jadi Ukuran Keseriusan Daerah

Penghargaan Swasti Saba 2025 tidak hanya menjadi simbol prestasi, melainkan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu menghadirkan inovasi dan kebijakan konkret untuk membangun kota yang sehat dan berkelanjutan.

Ajang ini sekaligus menjadi alarm bagi daerah yang masih menghadapi persoalan mendasar, seperti sanitasi buruk, lingkungan kumuh, maupun kurangnya ruang terbuka hijau.

Dengan penilaian yang transparan, pemerintah berharap setiap daerah mampu memperbaiki kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakatnya, bukan semata mengejar penghargaan, melainkan menjadikan “kota sehat” sebagai standar kehidupan bersama.