Anggota Komisi III DPR Pertanyakan MoU Penyadapan Kejagung, Dianggap Langgar Putusan MK
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Langkah Kejaksaan Agung menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mewajibkan penyadapan diatur melalui undang-undang khusus. “Putusan MK itu tegas menyatakan bahwa penyadapan harus diatur […]