YLBHI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai berlaku efektif pada Jumat, 2 Januari 2026.
iniFLASH iniNASIONAL 23 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai KUHAP Baru Berwatak Anti-Demokrasi, Desak Presiden Terbitkan Perppu

JAKARTA, inibalikpapan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mengandung sejumlah persoalan serius yang dinilai berpotensi menggerus prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam rilis resminya yang dapat diakses dari laman YLBHI, mereka menyatakan bahwa pemberlakuan KUHAP Baru, bersamaan […]

iniFLASH iniNASIONAL 1 bulan lalu

Diskusi Buku ‘Reset Indonesia’ Dihentikan Aparat, Wakil Ketua YLBHI: Ini Mirip Seperti Orde Baru

MADIUN, inibalikpapan.com — Diskusi bedah buku Reset Indonesia yang rencananya digelar di Pasar Pundensari, Desa Gunungsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, dibubarkan aparat pemerintah kecamatan dan kepolisian sebelum acara dimulai, Sabtu malam, 20 Desember 2025. Pembubaran terjadi sekitar pukul 19.30 WIB, saat panitia dan peserta mulai berkumpul. Aparat meminta panitia menghentikan seluruh rangkaian kegiatan dan membereskan […]

iniHL IniPERISTIWA 2 bulan lalu

YLBHI Kecam Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam keras keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. YLBHI menilai keputusan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan hukum, sejarah, dan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Dalam pernyataan sikap resminya, YLBHI menegaskan bahwa pemberian […]

iniHL iniNASIONAL 2 bulan lalu

YLBHI Tolak Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto sebagai langkah yang buta sejarah, mengabaikan regulasi, sekaligus mengkhianati mandat reformasi 1998. Dalam siaran persnya, YLBHI menegaskan bahwa rekam jejak Orde Baru penuh dengan pelanggaran HAM berat dan praktik korupsi yang seharusnya menjadi alasan kuat untuk […]

iniFLASH iniHL iniNASIONAL IniPERISTIWA 2 tahun lalu

Terkait Dugaan Intervensi Presiden, YLBHI : Jika Benar, Kepala Negara Telah Melakukan Tindak Pindana Serius.

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merespon dugaan intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP Hal itu terkait pengakuan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut, Presiden Jokowi meminta agar penyidikan kasus korupsi pengadaan e-KTP dihentikan Dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan, Ketua YLBHI Muhamad Isnur mengatakan, jika pengakuan itu benar, maka […]

Sosial

© 2025 inibalikpapan.com