Tahun Ini Pemerintah Mulai Program Sekolah Rakyat di 53 Titik, Khusus Bagi Keluarga Miskin

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Tahun ini Pemerintah akan memulai program Sekolah Rakyat di 53 lokasi yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Program ini dirancang sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang terendah tingkat kesejahteraannya

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang matang, perencanaannya baik, sehingga nanti benar-benar bisa menjadi satu penyelenggaraan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti pada akhirnya sampai ada kelulusan dari siswa-siswa yang ada,” ujarnya dikutip inibalikpapan

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data

“Presiden berharap agar kita semua melakukan rekrutmen siswa ini dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan, artinya menerima siswa yang tidak semestinya itu harus benar-benar dihindari,” tegasnya.

Rekrutmen Guru dan Sistem Pembelajaran Fleksibel

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa rekrutmen tenaga pendidik akan dilakukan secara terintegrasi untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, dengan skema ASN dan PPPK.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Jumlah ASN Menyusut, Pemprov Kaltim Terancam Kekurangan Ribuan Pegawai

Ia juga mengungkap bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum fleksibel berbasis sistem multi-entry, multi-exit, yang memungkinkan siswa belajar dan lulus sesuai kesiapan dan latar belakang pendidikan mereka.

“Kurikulumnya seperti sekolah formal, hanya saja fleksibel dalam waktu masuk dan capaian pembelajaran,” ujar Abdul Mu’ti.

Dukungan BPS dan Kebijakan Berbasis Data

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa Sekolah Rakyat merupakan implementasi konkret dari evidence-based policy. BPS mendukung penuh dengan data dari SUSENAS dan DTSEN, yang digunakan untuk memetakan wilayah prioritas penerima program.

“Sebagian besar dari 53 titik berada di kantong kemiskinan dengan banyak anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan,” ungkap Amalia.

Program Sekolah Rakyat diyakini menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya mengandalkan sinergi lintas kementerian dengan dukungan data yang presisi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 April 2025, membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat