Tangkis Tudingan Antikritik, Kepala KSP Qodari: Kritik Boleh, Tapi Harus Pakai Data dan Teori

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), M. Qodari, menepis tudingan yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antikritik. Polemik ini muncul ke permukaan setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyentil fenomena “inflasi pengamat” beberapa waktu lalu.

Qodari menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat maupun kaum intelektual. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang disampaikan seharusnya didasari pada data yang akurat dan teori yang relevan.

“Enggak antikritik. Yang ditekankan itu harusnya adalah soal penggunaan data yang tepat dan akurat dalam memberikan pendapat. Jadi pakai data, pakai teori,” ujar Qodari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Bobot Analisis di Mata Pemerintah

Menurut Qodari, akurasi data menjadi harga mati dalam sebuah analisis publik, terutama karena profesi pengamat biasanya berangkat dari latar belakang akademik yang terdidik. Ia menilai validitas informasi adalah hal yang membedakan antara analisis yang berbobot dengan sekadar opini tanpa dasar.

“Dan menurut saya itu berlaku untuk siapa saja, tapi terutama pengamat. Analisis ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan. Kalau soal datanya akurat, no problem (tidak masalah),” tambahnya.

Sentilan Seskab Teddy

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menyoroti maraknya pengamat yang memberikan pernyataan di luar bidang keahliannya tanpa dasar data yang kuat. Teddy mengistilahkan fenomena ini sebagai “inflasi pengamat” yang berisiko menyesatkan opini publik.

“Ada pengamat beras tapi background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” ujar Teddy di Istana Kepresidenan, Jumat (10/4/2026).

Teddy juga mengeklaim bahwa upaya pembentukan opini negatif terhadap pemerintah sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun, ia merujuk pada hasil pemilihan presiden sebagai bukti konkret bahwa mayoritas masyarakat tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Prabowo Subianto.

“Faktanya lebih dari 96 juta warga lebih percaya Pak Prabowo. Itu adalah bukti nyata kepercayaan publik, bukan suatu asumsi,” tegas Teddy.

Pemerintah Tetap Terbuka

Meskipun memberikan teguran keras terkait validitas data, pihak Istana melalui KSP memastikan tidak ada upaya untuk membungkam suara kritis. Pemerintah mengklaim hanya ingin membangun iklim diskusi publik yang lebih sehat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual demi menghindari kecemasan di tengah masyarakat.