BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Keinginan untuk memiliki gedung baru DPRD kota Balikpapan yang lebih refresentatif dan layak kembali dimunculkan namun dengan penyesuaian design yang lebih memadai dari sisi anggaran sehingga tidak terlihat berlebihan.
Anggot DPRD Balikpapan Taufiqurahman menyatakan gedung dprd saat ini memang sudah tidak layak dan perlu dipindah dengan membangun yang baru. Gedung lama ini bisa dimanfaatkan menjadi taman kota.
“Harus ada pembebasan semua di pinggir pantai ini atau pinggir laut harus ada pembebasan nah dan DEDnya kantor dewan ini kan sudah ada ndak mungkin dirubah yang saya tahu tapi kalau untuk masalah bangunannya itu nanti harus dibicarakan kembali untuk perubahan anggarannya karena kemarin itu mungkin yang terlalu besar dan tingkat gedungnya mungkin juga terlalu tinggi nah ya bisa aja dipangkas dari berapa tingkat gitu,” ujarnya kepada media, Senin siang (14/10/2019).
“ Ini nggak layaknya kenapa ? sekarang anggota 45 jika dalam satu komisi nanti terjadi itu ada tiga belas atau lima belas anggota pada saat mereka rapat ruangan aja sempit,” tuturnya.
Selain itu tingkat standarnya itu keamanan gedung DPRD (SOP) menurut Taufik rawan sekali bagi keamanan anggota. Jangan sampai kasus yang menimpa Menko Polhukam terjadi di Balikpapan.
“Kita tidak mau ada kejadian seperti Menkopolhukam gitu iya namanya anggota dewan ini kan kalau sudah berbicara aspirasi masyarakat kita penuh dengan tanggung jawab nah ada yang suka ada yang tidak terjadi dua kontroversi yang suka ya senang tapi yang tidak suka pasti akan melakukan tindakan-tindakan anarkis nah ini kita,” tandasnya
Karena standarnya sudah tidak layak, hal seperti ini jangan terus dipertahankan. Dia menyebutkan ruangan yang tidak layak seperti ruang fraksi-fraksi, ruang anggota DPRD belum ada. Selain itu tamu dengan mudah keluar masuk gedung.
“Meskipun ini rumah rakyat tapi standar keamanan ada SOP. Ya sesuai standar keamanannya tidak sembarangan lagi orang orang untuk masuk ke dalam untuk menjumpai anggota dprd ya meskipun ini rumah rakyat boleh tapi kita juga cari titik keamanan kita juga nah yang nyata standar sop nya tingkat keamanannya harus juga di pentingkan,”jelasnya.
Politisi PKB ini berharap pada pergantian wali kota mendantang, pembangunan gedung DPRD diupayakan menjadi perioritas bersama.
“Kita mau juga banyak kunjungan teman-terman lembaga DPRD dan lainya ke kantor DPRD tapi begitu melihat dan mau berjumpa agak kurang enak dipandang. Sama seperti ruang paripurna bisa dilihat sangat sempit. Itu yang harus bisa diutamakan,” tukasnya.
Diketahui, pada Desember 2017 DPRD Balikpapan bersama pemerintah kota Balikpapan sepakat untuk membangun gedung DPRD setinggi 5 lantai dengan skema 4 tahun dengan biaya Rp180 miliar. Waktu kesepakatan itu dituangkan dalam paripurna. Nnamun dalam perjalanan, melalui Rapat Paripurna pada 20 Februari 2018, seluruh fraksi sepakat membatalkan bersama pemerintah kota dengan alasan ada kepentingan yang lebih besar yakni penanganan masalah banjir.
“Bismillahirohman nirohim atas nama masyarakat Balikpapan, kita sepakat membatalkan pembangunan gedung DPRD,” katanya dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali oleh Abdulloh dalam paripurna (20/2/2018).
Comments
comments
