Temuan Bansos Dipakai untuk Judi Online Harus Jadi Alarm Evaluasi Nasional

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menegaskan bahwa temuan PPATK terkait ratusan ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat transaksi judi online harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat dan daerah.

“Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan disalahgunakan untuk judi online. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” kata Netty, dikutip dari laman DPR.

Menurutnya, penguatan literasi keuangan dan digital bagi para penerima bansos sangat penting agar bantuan pemerintah tidak disalahgunakan.

“Kita tidak bisa hanya bicara soal sanksi. Masyarakat juga butuh pendampingan dan keterampilan dasar dalam mengelola dana dengan bijak,” ujar Netty.

Dorong Reformasi Sistem Bansos

Netty juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor — antara pemerintah pusat, daerah, serta komunitas lokal — untuk mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan bansos yang tepat.

“Pendampingan berbasis komunitas, gotong royong, dan peran tokoh masyarakat bisa menjadi solusi konkret. Bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan yang harus dijaga,” tegasnya.

Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, Fraksi PKS berkomitmen untuk mendorong reformasi sistem penyaluran bansos agar lebih produktif dan berdampak jangka panjang.

“Kami akan terus bersinergi dengan kementerian dan mitra kerja untuk memastikan bansos bukan hanya bersifat konsumtif, tapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkas Netty.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dari total 571 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) yang dianalisis, sebagian tidak hanya terlibat aktivitas judi online (judol), tetapi juga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, narkotika, bahkan pendanaan terorisme.

“Dari data tersebut, lebih dari 100 NIK penerima bansos terindikasi terlibat dalam aktivitas pendanaan terorisme. Ada juga yang terkait dengan korupsi dan narkotika,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana