Timwas DPR Sebut Haji 2025 Gagal Total, Dorong KPK Usut Dugaan Penyimpangan

JAKARTA, IniBalikpapan.com — Penyelenggaraan ibadah haji 2025 dinilai sebagai kegagalan total oleh anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub.

Ia mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun aparat penegak hukum lainnya segera turun tangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan haji tahun ini.

“Mulai dari keberangkatan, pemisahan jamaah dari kloternya di hotel, makanan basi, distribusi kartu Nusuk yang molor hingga detik terakhir, sampai transportasi yang amburadul—semua ini cermin dari kegagalan total,” tegas Muslim Ayub dalam keterangannya dikutip dari laman DPR.

Bukti Lapangan: Jemaah Jalan Kaki 7 Km, Layanan Tidak Profesional

Muslim Ayub mengungkapkan telah mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman video dan dokumentasi langsung terkait ketidakteraturan pelayanan jemaah haji, baik saat keberangkatan maupun pemulangan. Salah satu kejadian paling ironis, katanya, adalah saat jamaah Indonesia terpaksa berjalan kaki sejauh tujuh kilometer dari Muzdalifah ke Mina karena transportasi yang tidak tersedia.

Lebih lanjut, ia menyebut ada pelanggaran prinsip etika ibadah saat di Mina, di mana jemaah laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan sebagaimana mestinya.

“Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal kenyamanan dan kelayakan dalam menjalankan ibadah. Pelayanan semacam ini jelas tidak mencerminkan standar profesionalisme,” ujarnya.

Pengawasan Harus Serius, Bukan Sekadar Formalitas

Sebagai anggota Timwas DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan haji tidak boleh hanya simbolik. Ia menekankan perlunya evaluasi yang objektif dan berani untuk mengungkap akar persoalan serta potensi pelanggaran.

“Saya dorong KPK dan aparat hukum untuk turun tangan jika ada indikasi permainan atau penyimpangan. Ini soal kepercayaan publik dan amanat konstitusi, bukan semata isu teknis,” ujar legislator dari Fraksi Partai NasDem itu.

Tanggung Jawab Moral dan Politik

Muslim menyatakan bahwa kritik tajam yang ia sampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik sebagai wakil rakyat. Ia berharap agar Kementerian Agama dan lembaga teknis terkait tidak abai terhadap berbagai temuan yang muncul selama pelaksanaan haji 2025.

“Jangan biarkan masalah ini berlalu tanpa pembenahan. Tahun depan harus ada perbaikan menyeluruh, dari aspek manajemen, transparansi anggaran, hingga akuntabilitas pelayanan,” tegasnya.