Tingginya Kebutuhan Rumah Subsidi Di Balikpapan, Wawali Soroti Krisis Air dan Keterbatasan Lahan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com –Kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Minggu (18/5), menjadi momen penting bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyuarakan tantangan nyata yang dihadapi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

Dalam kunjungan yang berlangsung di Perumahan Mentari Village, Balikpapan Utara yang telah menjadi kawasan percontohan rumah subsidi sejak 2015. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan secara terbuka kondisi riil kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

“Balikpapan punya potensi besar sebagai penyangga IKN. Namun, kami menghadapi tantangan serius mulai dari keterbatasan lahan, tingginya backlog perumahan, hingga krisis air bersih yang kian mendesak,” kata Bagus dalam forum dialog bersama Menteri PKP, pengembang perumahan, perbankan, dan warga penerima rumah subsidi.

Menurutnya, kebutuhan rumah subsidi di Balikpapan tergolong tinggi, mencapai 25–27 ribu unit per tahun. Namun, angka tersebut belum mampu terpenuhi secara optimal. Berdasarkan catatan Dinas Perumahan setempat, hingga saat ini hanya terdapat sekitar 2.000 unit rumah subsidi yang terealisasi di tiga kawasan: Mentari Village, Batuah, dan Batakan Permai.

“Kami mencatat backlog perumahan sudah mendekati 85 ribu unit. Artinya, masih sangat banyak warga Balikpapan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang belum memiliki hunian layak,” ujar Bagus.

Kendala Teknis dan Regulasi

Ia menjelaskan bahwa pengembangan perumahan terbentur keterbatasan lahan. Dari enam kecamatan yang ada di Balikpapan, hanya dua kecamatan yang masih memungkinkan untuk ekspansi pembangunan, yakni Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara. Kedua wilayah ini masih memiliki cadangan lahan yang dapat dikembangkan, meski dengan berbagai kendala teknis dan regulatif.

Krisis Air Bersih Jadi Tantangan Serius
Selain isu lahan, tantangan utama lainnya adalah ketersediaan air bersih. Balikpapan, yang tidak memiliki sumber mata air alami, sangat bergantung pada sistem tadah hujan dan pasokan terbatas dari infrastruktur eksisting.

“Defisit air bersih di Balikpapan saat ini diperkirakan mencapai 1.000 liter per detik. Rencana tambahan pasokan dari Waduk Semoi, yang dikelola oleh Otorita IKN, masih belum mencukupi untuk menopang kebutuhan warga di kawasan perumahan baru,” jelas Bagus.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota telah mengajukan permohonan bantuan ke DPR RI agar Balikpapan bisa mendapatkan sambungan pipa air baku dari Sungai Mahakam. “Kami sadar ini proyek besar dan butuh dana besar pula. Karena itu, kami mohon dukungan pusat karena kemampuan APBD sangat terbatas,” ujarnya.

Kolaborasi Pusat dan Daerah Sangat Diperlukan

Menteri PKP Maruarar Sirait dalam tanggapannya mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Ia menyatakan akan membawa hasil tinjauan lapangan dan masukan dari Wawali ke tingkat pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif.

“Pemerintah pusat harus hadir, tidak hanya di IKN, tapi juga di daerah-daerah penyangga seperti Balikpapan yang ikut menanggung dampak pembangunan,” ujar Maruarar.

Ia menegaskan perlunya regulasi yang lebih fleksibel, terutama terkait perizinan dan pembiayaan, agar pengembang dapat bergerak lebih cepat dalam menyediakan rumah subsidi. Selain itu, insentif bagi pengembang juga perlu ditingkatkan agar minat membangun di daerah-daerah. Dengan tantangan besar seperti Balikpapan tetap tinggi.

Serah Terima Simbolis Kunci Rumah Subsidi

Kegiatan kunjungan ditutup dengan penyerahan simbolis kunci rumah subsidi kepada sejumlah penerima manfaat dari kalangan MBR. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang, seperti guru PAUD, pedagang kecil, dan pengemudi ojek online.

Wawali Bagus berharap sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, dan perbankan terus diperkuat demi mewujudkan cita-cita menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat Balikpapan.

“Momentum ini harus menjadi pijakan awal untuk kerja kolaboratif ke depan. Kami butuh dukungan konkret, bukan hanya retorika,” pungkasnya.***

Penulis : Danny

Editor : Ramadani