Tingkat Kemiskinan Kaltim 5,78 Persen, Pengangguran 5,75 persen, Gubernur : Warga Kami Masih Miskin

Tingkat Kemiskinan Kaltim Capai 5,78 Persen, Pengangguran 5,75 persen SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut warganya masih kesulitan hidup layak. Meski tingkat kemiskinan di Kaltim tercatat di bawah rata-rata nasional. Demikian disampaikan Gubernur dalam Dialog bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025) Menurut Gubernur, tantangan geografis dan keterisolasian wilayah disebut sebagai faktor utama yang menghambat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. “Secara angka memang di bawah nasional, tapi kondisi di lapangan jauh lebih kompleks. Tingkat kemiskinan kami 5,78 persen. Tapi realitanya, warga kami masih miskin, Pak Menteri,” ujarnya Angka kemiskinan nasional tahun 2024 berada di angka 8,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,06 juta jiwa. Namun, Gubernur menegaskan, angka statistik tak sepenuhnya mencerminkan beban keseharian masyarakat Kaltim, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. “Di Mahakam Ulu, harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak. BBM meskipun harga nasional, tetap tidak terjangkau, hampir Rp30 ribu per liter. Ini bukan sekadar soal angka, tapi realitas hidup sehari-hari,” ujarnya. Selain kemiskinan, pengangguran terbuka di Kaltim juga masih tinggi, yakni sebesar 5,75 persen. Ketiadaan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik memperparah kondisi ini. Dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim, masih ada yang belum tersambung listrik. “Kondisi ini memperburuk mobilitas ekonomi dan akses layanan dasar,” kata Gubernur Untuk itu, Pemprov Kaltim menggelar program unggulan seperti Gratispol (gratis pendidikan dan kesehatan) dan Jospol (jaring sosial politik) sebagai upaya intervensi langsung terhadap penyebab struktural kemiskinan. Gubernur bahkan menyebut optimis, jika program ini berjalan efektif, Kaltim bisa sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengapresiasi kebijakan Gubernur yang dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Program Bapak Gubernur sangat keren. Beliau paham betul peta masalah Kaltim dan tahu cara menyambungkan dengan program nasional,” ujar Gus Ipul. Ia juga menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, dan LKS untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data Kemensos, sebanyak 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltim mendapatkan alokasi bansos sebesar Rp403,833 miliar, terdiri dari program sembako (Rp213,254 miliar), PKH (Rp185,763 miliar), dan bantuan untuk anak yatim piatu (Rp4,815 miliar). Namun, di balik besarnya anggaran bantuan, tantangan di akar rumput tetap menjadi pekerjaan rumah utama. “Selama akses masih mahal dan wilayah belum terhubung, angka kemiskinan bisa menipu,” pungkas Gubernur. / Pemprov Kaltim Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf / Pemprov Kaltim
Tingkat Kemiskinan Kaltim Capai 5,78 Persen, Pengangguran 5,75 persen SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut warganya masih kesulitan hidup layak. Meski tingkat kemiskinan di Kaltim tercatat di bawah rata-rata nasional. Demikian disampaikan Gubernur dalam Dialog bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025) Menurut Gubernur, tantangan geografis dan keterisolasian wilayah disebut sebagai faktor utama yang menghambat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. “Secara angka memang di bawah nasional, tapi kondisi di lapangan jauh lebih kompleks. Tingkat kemiskinan kami 5,78 persen. Tapi realitanya, warga kami masih miskin, Pak Menteri,” ujarnya Angka kemiskinan nasional tahun 2024 berada di angka 8,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,06 juta jiwa. Namun, Gubernur menegaskan, angka statistik tak sepenuhnya mencerminkan beban keseharian masyarakat Kaltim, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. “Di Mahakam Ulu, harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak. BBM meskipun harga nasional, tetap tidak terjangkau, hampir Rp30 ribu per liter. Ini bukan sekadar soal angka, tapi realitas hidup sehari-hari,” ujarnya. Selain kemiskinan, pengangguran terbuka di Kaltim juga masih tinggi, yakni sebesar 5,75 persen. Ketiadaan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik memperparah kondisi ini. Dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim, masih ada yang belum tersambung listrik. “Kondisi ini memperburuk mobilitas ekonomi dan akses layanan dasar,” kata Gubernur Untuk itu, Pemprov Kaltim menggelar program unggulan seperti Gratispol (gratis pendidikan dan kesehatan) dan Jospol (jaring sosial politik) sebagai upaya intervensi langsung terhadap penyebab struktural kemiskinan. Gubernur bahkan menyebut optimis, jika program ini berjalan efektif, Kaltim bisa sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengapresiasi kebijakan Gubernur yang dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Program Bapak Gubernur sangat keren. Beliau paham betul peta masalah Kaltim dan tahu cara menyambungkan dengan program nasional,” ujar Gus Ipul. Ia juga menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, dan LKS untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data Kemensos, sebanyak 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltim mendapatkan alokasi bansos sebesar Rp403,833 miliar, terdiri dari program sembako (Rp213,254 miliar), PKH (Rp185,763 miliar), dan bantuan untuk anak yatim piatu (Rp4,815 miliar). Namun, di balik besarnya anggaran bantuan, tantangan di akar rumput tetap menjadi pekerjaan rumah utama. “Selama akses masih mahal dan wilayah belum terhubung, angka kemiskinan bisa menipu,” pungkas Gubernur. / Pemprov Kaltim Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf / Pemprov Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut warganya masih kesulitan hidup layak. Meski tingkat kemiskinan di Kaltim tercatat di bawah rata-rata nasional.

Demikian disampaikan Gubernur dalam Dialog bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (10/5/2025)

Menurut Gubernur, tantangan geografis dan keterisolasian wilayah disebut sebagai faktor utama yang menghambat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Secara angka memang di bawah nasional, tapi kondisi di lapangan jauh lebih kompleks. Tingkat kemiskinan kami 5,78 persen. Tapi realitanya, warga kami masih miskin, Pak Menteri,” ujarnya

Angka kemiskinan nasional tahun 2024 berada di angka 8,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 24,06 juta jiwa. Namun, Gubernur menegaskan, angka statistik tak sepenuhnya mencerminkan beban keseharian masyarakat Kaltim, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan.

“Di Mahakam Ulu, harga semen bisa mencapai Rp800 ribu per sak. BBM meskipun harga nasional, tetap tidak terjangkau, hampir Rp30 ribu per liter. Ini bukan sekadar soal angka, tapi realitas hidup sehari-hari,” ujarnya.

Selain kemiskinan, pengangguran terbuka di Kaltim juga masih tinggi, yakni sebesar 5,75 persen. Ketiadaan infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik memperparah kondisi ini. Dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim, masih ada yang belum tersambung listrik.

“Kondisi ini memperburuk mobilitas ekonomi dan akses layanan dasar,” kata Gubernur

BACA JUGA :

Untuk itu, Pemprov Kaltim menggelar program unggulan seperti Gratispol (gratis pendidikan dan kesehatan) dan Jospol (jaring sosial politik) sebagai upaya intervensi langsung terhadap penyebab struktural kemiskinan. Harum bahkan menyebut optimis, jika program ini berjalan efektif, Kaltim bisa sejajar dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengapresiasi kebijakan Gubernur Harum yang dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Program Bapak Gubernur sangat keren. Beliau paham betul peta masalah Kaltim dan tahu cara menyambungkan dengan program nasional,” ujar Gus Ipul.

Ia juga menekankan pentingnya peran pilar-pilar sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), TKSK, dan LKS untuk meningkatkan koordinasi dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data Kemensos, sebanyak 115.874 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kaltim mendapatkan alokasi bansos sebesar Rp403,833 miliar, terdiri dari program sembako (Rp213,254 miliar), PKH (Rp185,763 miliar), dan bantuan untuk anak yatim piatu (Rp4,815 miliar).

Namun, di balik besarnya anggaran bantuan, tantangan di akar rumput tetap menjadi pekerjaan rumah utama. “Selama akses masih mahal dan wilayah belum terhubung, angka kemiskinan bisa menipu,” pungkas Gubernur. / Pemprov Kaltim

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses