UMP Kaltim 2026 Ditetapkan Rp 3,76 Juta, Gubernur: Dilarang Menggaji di Bawah Upah Minimum

SAMARINDA, inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2026 sebesar Rp3.762.431,00. Penetapan tersebut tertuang dalam Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025 yang ditetapkan pada 24 Desember 2025.

UMP Kaltim 2026 berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2026 dan menjadi acuan upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan masing-masing perusahaan.

Jika dibandingkan dengan UMP Kalimantan Timur tahun 2025 sebesar Rp3.579.313,77, besaran UMP tahun 2026 mengalami kenaikan Rp183.117,23 atau sekitar 5,12 persen. Kenaikan ini diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

Selain menetapkan UMP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor strategis. Beberapa sektor dengan UMSP tertinggi antara lain pertambangan gas alam dan jasa penunjang migas sebesar Rp3.968.518, serta pertambangan batu bara sebesar Rp3.930.722 per bulan.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMP maupun UMSP yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga akan melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan sesuai aturan.

“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya, dilansir dari laman Pemprov Kaltim.

Penetapan UMP dan UMSP Kaltim 2026 dilakukan dengan mengacu pada regulasi ketenagakerjaan nasional serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi regional.***