Upaya Menata Reklame-Baliho di Balikpapan Terganjal Aturan, Pimpinan Dewan Ungkap Masalahnya

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Upaya Pemerintah Kota Balikpapan menata wajah kota melalui peralihan reklame konvensional ke digital seperti videotron masih menghadapi kendala, terutama pada aspek regulasi dan perizinan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menilai sistem perizinan yang kini terpusat di pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penghambat percepatan penataan kota.

“Kendala utamanya ada pada perizinan yang menjadi kewenangan pusat melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” kata Budiono.

Menurutnya, penggunaan videotron merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kota yang lebih rapi, modern, dan mengikuti perkembangan teknologi. Namun implementasinya belum optimal karena mekanisme perizinan dinilai masih kompleks.

Ia menyebut, sistem perizinan berbasis daring yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya memudahkan pelaku usaha, khususnya investor lokal di sektor reklame digital.

“Meski sudah berbasis online, prosesnya tidak sederhana dan cenderung memakan waktu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Budiono juga membandingkan dengan sistem sebelumnya saat perizinan masih menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola pemerintah daerah.

“Kewenangan di daerah dulu membuat penataan kota lebih fleksibel dan cepat merespons kebutuhan,” tambahnya.

Penataan Kabel Jadi Perhatian

Selain persoalan reklame, ia turut menyoroti penataan utilitas kabel di kota. Menurutnya, sistem kabel bawah tanah menjadi solusi ideal untuk meningkatkan estetika kota. Namun, realisasinya terkendala anggaran dan kebijakan yang belum terintegrasi.

“Kita ingin kota ini rapi dan modern, tetapi ada keterbatasan dari sisi kewenangan dan pembiayaan,” jelasnya.

DPRD, lanjut dia, tetap mendorong penataan kota melalui sejumlah usulan strategis kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Ini termasuk percepatan adopsi reklame digital dan pembenahan infrastruktur pendukung.

Budiono menegaskan, Balikpapan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota global. Namun, membutuhkan dukungan regulasi yang lebih adaptif antara pemerintah pusat dan daerah.

“Komitmen itu tetap ada. Balikpapan siap menuju kota global, tetapi perlu dukungan regulasi yang lebih adaptif,” kata dia.***