Utang Indonesia Tembus Rp9.637 Triliun, Menkeu Purbaya Tetap Optimistis: “Ekonomi Kita Berbalik Arah Lebih Cepat”

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Posisi utang pemerintah Indonesia mencatatkan kenaikan signifikan pada penghujung tahun 2025. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan total utang per 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun.

Angka ini mencerminkan rasio utang sebesar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam kurun waktu satu kuartal (sejak September 2025), terjadi lonjakan sebesar Rp229,26 triliun.

Meskipun angka utang meroket, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya terhadap fundamental ekonomi nasional.

“Ya biar saja seperti itu (sorotan lembaga internasional). Yang jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah lebih cepat daripada sebelumnya. Ke depan akan membaik juga, pertumbuhan akan lebih cepat,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/2/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

SBN Masih Mendominasi Struktur Utang

Struktur utang Indonesia saat ini masih bertumpu pada instrumen domestik dan internasional yang dikelola secara terukur:

• Surat Berharga Negara (SBN): Rp8.387,23 triliun (87,02%).
• Pinjaman: Rp1.250,67 triliun (12,98%).

Kenaikan ini terjadi di tengah keputusan lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, yang menurunkan prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Moody’s menyoroti variabel fiskal, termasuk program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai faktor yang memicu keraguan pasar.

Jaminan Kemampuan Bayar

Menanggapi sentimen negatif dari Moody’s, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dan kemampuan finansial yang mumpuni untuk melunasi kewajibannya.

“Lembaga pemeringkat menilai apakah kita mampu bayar atau mau bayar. Dua-duanya kita penuhi, jadi harusnya tidak ada masalah. Ini hanya persoalan jangka pendek,” imbuhnya.

Ia menekankan bahwa selama fondasi ekonomi terus menguat pada kuartal IV-2025, kekhawatiran investor asing tidak beralasan. Pemerintah tetap fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai modal utama untuk menepis sentimen negatif tersebut.