Wacana Sekolah Daring Demi Hemat BBM: Pemerintah Diingatkan Jangan Ulangi Kesalahan Masa Pandemi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Rencana pemerintah untuk kembali menerapkan metode pembelajaran daring sebagai strategi penghematan Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan tajam dari parlemen.

Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

Wacana ini muncul setelah Menko PMK, Pratikno, menyatakan pekan lalu bahwa efisiensi operasional sekolah melalui metode daring menjadi salah satu opsi untuk menekan penggunaan BBM secara nasional.

Belajar dari Kegagalan PJJ Masa Lalu

Lestari, yang akrab disapa Rerie, mengingatkan pemerintah untuk membuka kembali catatan evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) semasa pandemi Covid-19. Menurutnya, transisi mendadak tanpa kesiapan SDM di lapangan terbukti membebani guru dan orang tua, yang berujung pada penurunan kualitas belajar siswa.

“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Langkah teknis harus komprehensif dan menyinkronkan kebijakan antara kementerian serta pemerintah daerah. Pastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2026).

Kesiapan Infrastruktur Digital Jadi Kunci

Politisi Fraksi NasDem ini juga menyoroti urgensi kesiapan sarana prasarana. Meski pada 2025 Kemendikdasmen telah menyalurkan perangkat digital seperti papan interaktif (PID) dan laptop ke 288.865 satuan pendidikan, tantangan nyata ada pada pengoperasiannya.

Catatan penting bagi pemerintah:

• Literasi Digital Guru: Tenaga pengajar wajib memiliki keterampilan mengelola perangkat teknologi pendidikan.
• Akses Internet & Listrik: Sebanyak 8.152 satuan pendidikan telah mendapat akses internet, namun pemerataan di daerah terpencil masih menjadi PR besar.
• Beban Orang Tua: Skema daring tidak boleh sekadar memindahkan beban pengajaran sepenuhnya kepada orang tua di rumah.

Kolaborasi Pusat dan Daerah

Wakil Ketua MPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini berharap pemerintah pusat dan daerah membangun kolaborasi kuat untuk memastikan PJJ berjalan berkualitas. Keberlanjutan proses belajar mengajar yang bermutu dinilai sangat vital dalam mencetak generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

“Sinkronisasi kebijakan sangat penting. Efisiensi BBM adalah tujuan yang baik, namun jangan sampai menggerus hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” pungkasnya. / DPR