Wakil Ketua DPRD Balikpapan Soroti Program MBG dan Ketergantungan Pangan dari Luar Daerah

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, program tersebut hingga kini masih belum berjalan optimal di lapangan dan memerlukan evaluasi menyeluruh agar bisa tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Budiono mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan dan masukan dari masyarakat, pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah menghadapi berbagai kendala, mulai dari persyaratan administrasi yang terlalu ketat, hingga persoalan kualitas bahan pangan yang digunakan. 

Bahkan, di beberapa lokasi ditemukan adanya dugaan kasus keracunan makanan, yang menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan di tingkat pelaksana.

“Program ini sebenarnya sangat baik untuk mendukung gizi masyarakat, terutama anak sekolah. Tapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Banyak masukan yang kami terima, mulai dari persyaratan yang ketat hingga masalah keracunan makanan. Ini harus segera dievaluasi karena menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat,” tegas Budiono, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, DPRD Balikpapan akan mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para penyelenggara program MBG di lapangan. 

“Khusus yang terjadi kasus keracunan, kami minta ditelusuri dan dievaluasi secara serius agar tidak terulang. Jangan sampai program baik justru berdampak negatif karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Selain membahas soal program MBG, Budiono juga menyoroti ketergantungan pangan Kota Balikpapan terhadap pasokan dari luar daerah. Menurutnya, hingga saat ini sekitar 90 persen kebutuhan pangan Balikpapan masih dipasok dari luar daerah, seperti Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan Selatan.

“Kita harus jujur bahwa Balikpapan belum mandiri dalam hal pangan. Hampir semua kebutuhan pokok masih bergantung pada daerah lain,” kata Budiono.

Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan memperkuat kerja sama antarwilayah dan mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengamankan pasokan pangan. 

“Kalau daerah lain bisa mengembangkan kontrak kerja sama dengan daerah penghasil pangan, Balikpapan juga perlu seperti itu. Kita harus punya regulasi yang mendukung agar pasokan pangan bisa terjamin,” jelasnya.

Budiono berharap ke depan Pemerintah Kota Balikpapan dapat memperkuat kemandirian pangan lokal melalui pengembangan pertanian urban, perikanan, serta peningkatan infrastruktur logistik yang memadai. 

“Ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas. Kalau kita terus bergantung pada luar daerah, maka setiap gangguan distribusi bisa langsung berdampak pada harga di Balikpapan,” pungkasnya.***