Wakil Ketua DPRD Balikpapan Tegas Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan sikapnya terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang sempat mencuat di publik. 

Ia menyatakan secara tegas bahwa DPRD Balikpapan menolak rencana tersebut, dengan pertimbangan utama adalah aspirasi masyarakat.

“Kita menghormati apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan pasti akan kita perjuangkan. Apalagi terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, kita tolaklah itu,” ujar Budiono dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).

Budiono menjelaskan, DPR RI sendiri sudah melakukan revisi sehingga rencana kenaikan gaji dan tunjangan itu dibatalkan. Dengan demikian, ia memastikan bahwa tidak ada kenaikan gaji, baik di tingkat DPR pusat maupun DPRD Balikpapan.

“Pusat juga sudah merevisi, dan tidak ada kenaikan. Apalagi kalau di DPRD Balikpapan ini, jelas tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi dinamika aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Balikpapan Bergerak pada Senin (1/9/2025). Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Balikpapan itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, beserta jajaran pimpinan dewan.

Alwi menyampaikan apresiasinya kepada massa aksi yang dinilai telah menjaga ketertiban dan kondusivitas selama demonstrasi berlangsung.

“Alhamdulillah, demo berjalan lancar dan damai. Sampai selesai tidak ada anarkis dan tidak ada hal-hal yang kita khawatirkan,” ujar Alwi.

Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan massa, baik dari mahasiswa maupun masyarakat, telah dicatat dan akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun penyampaian aspirasi ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami sudah mencatat semua tuntutan dan unek-unek yang disampaikan. Itu akan menjadi catatan penting bagi kami,” tambahnya.

Dengan sikap tegas DPRD Balikpapan yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah tetap terjaga, sekaligus menunjukkan komitmen DPRD untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat.***

Editor : Ramadani