Wakil Ketua Komisi IX DPR Minta Realisasi Program MBG Balikpapan Dipercepat

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti lambannya perkembangan realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini baru mencapai 10 dari total 63 target. Masih ada puluhan titik yang belum terealisasi.

“Kalau tidak diawasi, ini bisa semakin lambat,” ujar Yahya Zaini usai Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan MBG di Balikpapan, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, sistem yang berjalan saat ini kurang efisien. Jumlah verifikator dan tim survei juga masih terbatas sehingga memperlambat progres. Politisi Golkar menegaskan, bila tahap persiapan sudah selesai dan masuk ke verifikasi, proses berikutnya akan lebih cepat.

“Kalau bisa, Oktober sudah selesai. Pembangunan sebenarnya tidak lama, hanya sekitar sebulan. Yang lebih banyak memakan waktu itu renovasi, bukan bangunan baru,” tambahnya.

Minta Bentuk Tim Khusus

Dalam kesempatan ini, Yahya kemudian meminta Pemerintah Kota Balikpapan, baik wali kota maupun wakil wali kota, segera membentuk tim khusus yang memantau progres di 58 titik tersebut. Dengan adanya tim ini, ia berharap koordinasi dan percepatan realisasi bisa berjalan lebih efektif.

Terkait peran DPR RI, Yahya menegaskan bahwa fungsi DPR bukan sebagai verifikator, melainkan pengawas. DPR RI akan memastikan jalannya program sesuai target dan mengusulkan penambahan sumber daya bila diperlukan.

“Kami minta agar tenaga ditambah, karena saat ini masih kurang sekitar 200 orang. DPR bisa mengusulkan, tapi yang melaksanakan tetap pemerintah pusat bersama daerah,” pungkasnya.

Apa Kata Pemkot Balikpapan?

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan Pemkot telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MPG guna mempercepat akselerasi dan memastikan program berjalan sesuai target.

“Kita sangat mengapresiasi adanya dukungan dari berbagai pihak. Pemkot sudah menyusun Satgas MBG agar percepatan bisa lebih terarah,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Menurut Bagus, salah satu kendala yang dihadapi adalah sistem pendaftaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring (by system).

Ia menambahkan, percepatan juga akan dikawal oleh Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG, hingga Dinas Kesehatan Kota (DKK). Mereka berperan memberikan pendampingan, pemeriksaan, hingga pelatihan agar standar pelayanan tetap terjaga. “Alhamdulillah sejak Februari sampai hari ini, tidak ada kasus yang mencuat terkait kualitas makanan. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bagus menegaskan bahwa seluruh pihak diminta fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Dengan koordinasi yang erat bersama BGN, SPPG, dan Pemkot, diharapkan seluruh target terserap 100 persen sesuai waktu yang ditentukan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Karena itu, dengan kerja kolektif, kita optimistis target bisa tercapai,” harapnya.

Pemerintah Pusat menargetkan realisasi program Manfaat Pangan Gotong Royong (MPG) akhir tahun 2025 sebanyak 82 juta. penerima manfaat mencakup anak-anak PAUD, hingga SMA termasuk Ibu hamil dan menyusui.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pemkot Balikpapan, IX DPR RI berjumlah 11 orang. Mereka diterima Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Asisten I Zulkifli, Staf Ahli Neni, Kadisdik Balikpapan Irfan Taufik, Kepala PU Rita, DKK Alwiati, Kepala DLH Sudirman Djayaleksana, Inspektorat Balikpapan Silvia R, Disdag Haemusri Umar.

Selain itu, dari Dinas Ketahanan Pangan Sri Wahyuni, Sekretaris Bappeda Balikpapan Tomy Alfianto dan Kabag Pemerintahan Rudi. Hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Aidy Ilmy dan pihak SPPG Balikpapan, Balai POM Balikpapan.***