Warga Balikpapan Tak Perlu Lagi Antre Lama, Pemprov Kaltim Percepat Digitalisasi Pajak dan Retribusi
BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Antre panjang bayar pajak daerah atau retribusi usaha perlahan akan ditinggalkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat digitalisasi keuangan agar transaksi lebih cepat, transparan, dan minim potensi kebocoran.
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Wilayah Timur 2026 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (12/2/2026).
Selama ini, sebagian transaksi pemerintah—mulai dari pembayaran pajak hingga belanja daerah—masih mengandalkan pencatatan manual. Proses ini kerap memakan waktu dan rawan keterlambatan laporan.
Dengan sistem non-tunai dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pembayaran diarahkan cukup melalui kanal digital. Data tercatat otomatis dan terintegrasi.
Artinya, proses lebih cepat, antre berkurang, dan pencatatan lebih rapi.
Transparansi dan PAD Jadi Sorotan
Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan di era sekarang.
“Pengelolaan keuangan harus makin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ini langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegasnya.
Sistem digital memungkinkan pemerintah memantau pemasukan dan pengeluaran secara real time. Potensi kebocoran bisa ditekan karena seluruh transaksi tercatat elektronik.
Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, ruang fiskal untuk pembangunan jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan di Kaltim juga ikut menguat.
Balikpapan bukan sekadar tuan rumah Rakor. Kota ini memegang peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Arus investasi dan pertumbuhan usaha diproyeksikan meningkat. Sistem keuangan daerah yang cepat dan transparan menjadi fondasi penting agar pelayanan publik tidak tertinggal.
Digitalisasi keuangan daerah dinilai menjadi salah satu kesiapan struktural menghadapi lonjakan aktivitas ekonomi di kawasan ini. Karena itu, Pemprov Kaltim menargetkan seluruh transaksi pemerintahan dilakukan secara non-tunai secara bertahap.
Transformasi ini diharapkan membuat pembayaran pajak kendaraan, retribusi usaha, hingga layanan daerah lainnya semakin praktis.
Jika sistem berjalan optimal, warga tak lagi direpotkan proses manual, sementara pemerintah memiliki data keuangan yang lebih presisi untuk perencanaan pembangunan.
FAQ Singkat
Apa itu P2DD?
Program nasional untuk mempercepat transaksi pemerintah berbasis elektronik.
Apa manfaat langsung bagi warga?
Pembayaran lebih cepat, antre berkurang, dan transparansi meningkat.
Kenapa Balikpapan penting dalam digitalisasi ini?
Sebagai kota penyangga IKN, sistem keuangan yang modern menjadi kunci mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
BACA JUGA
KREDIT
