Waspada Penipuan, Pemerintah Perkuat Pengawasan Lowongan Kerja di Ruang Digital

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Pemerintah memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni pencarian kerja di ruang digital. Langkah ini diambil untuk menutup celah penipuan lowongan kerja online yang kerap menjerat calon PMI dan berujung pada praktik eksploitasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Kolaborasi ini ditegaskan dalam penandatanganan Nota Kerja Sama kedua kementerian di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi pintu utama masyarakat mencari pekerjaan, termasuk bagi calon PMI. Karena itu, negara wajib hadir sejak awal agar warga tidak terjebak informasi palsu dan jaringan penipuan.

“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tetapi didampingi sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” ujar Meutya, dalam siaran persnya.

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah telah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan terkait lowongan kerja fiktif dan praktik ilegal yang menyasar PMI melalui platform digital.

“Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif lagi untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” tegas Meutya.

Menurutnya, pencegahan penipuan sejak tahap awal tidak hanya melindungi keselamatan PMI, tetapi juga memastikan penghasilan mereka benar-benar sampai ke keluarga di tanah air, sehingga memberi dampak positif langsung bagi perekonomian nasional.

Selain pengawasan konten, pemerintah juga menyiapkan program literasi digital yang praktis dan aplikatif bagi PMI serta keluarga mereka. Literasi ini mencakup kemampuan mengenali ciri-ciri penipuan online, menjaga keamanan data pribadi, hingga membedakan kanal informasi resmi dan ilegal.

Melalui penguatan pengawasan digital dan edukasi publik, pemerintah berharap calon PMI dapat berangkat bekerja dengan aman, terlindungi, dan terbebas dari jeratan sindikat penipuan berbasis online.