BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan tahun ini akan mendapatkan bantuan dana pusat penataan kawasan kumuh terutama di bibir pantai atau sungai sebesar Rp25 miliar.
Anggaran itu untuk melanjutkan pembenahan kawasan Manggar dekat jembatan hingga Rusunawa Manggar yang sudah dilakukan tahun 2018 lalu.
” Ya, untuk penataan di Manggar Baru akan dilanjutkan juga tahun ini. Salah satunya, pembuatan jembatan yang akan dilanjutkan dari Rusunawa Manggar Baru hingga ke ujung dekat kawasan hutan Mangrove di seberang Sungai Manggar,” ungkap Kepala Disperkim Balikpapan Ketut Astana (6/1/2020).
Ketut mengatakan penataan kawasan kumuh dilakukan secara bertahap namun secara perlahan telah berkurang jumlah luasan kawasan kumuh.
Menurutnya setiap tahun luas wilayah kumuh di Balikpapan mengalami penurunan. Pada 2014 lalu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengeluarkan keputusan Wali Kota Balikpapan N0.188.45-667/2014 kawasan kumuh di Balikpapan saat itu seluas 282 hektar.
Lalu pada 2017 berkurang menjadi 224 hektar, berkurang kembali di 2018 menjadi 58 hektar dan di 2019 kemarin tersisa 20 hektar.
“Ada penurunan setiap tahunnya, di mana kawasan kumuh di Balikpapan tersebar di 12 kelurahan,” ungkapnya.
Diakui untuk penataan kawasan kumuh tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota tapi juga pusat dan provinsi termasuk peran swasta.
” Tahun 2019 APBD kita untuk anggaran kawasan kumuh hanya Rp 3 Miliar. Selain dari APBD Kota, penataan kawasan kumuh juga mendapat bantuan dari pihak swasata sebesar Rp 200 juta untuk menata kawasan Baru Tengah,” bebernya.
Pada tahun 2019 juga ada beberapa lokasi kumuh sudah dilakukan penataan, salah satunya di bantaran Sungai Ampal, Kelurahan Damai, dekat Balikpapan Super Block (BSB).
“Untuk penataan kawasan Damai itu sekitar Rp 9 miliar yang merupakan bantuan dana dari Pemprov Kaltim,” bebernya.
Penataan kawasan bantaran sungai juga dilakukan di kawasan Damai akan dibuat seperti Manggar Baru, yang dilengkapi dengan jembatan dan jalan setapak serta ruang terbuka hijau (RTH) untuk berolahraga bagi warga.
“Selain anggaran Rp 9 miliar tersebut, informasinya untuk tahun 2020 juga akan dibantu lagi anggaran dari pemprov sebesar Rp 10 miliar,” kata Ketut.
Dan untuk penataan permukiman, seperti rumah warga terang Ketut menggunakan bantuan dana dari program corporate social responsibility (CSR) atau program Kotaku.
“Kalau bantuan ini khusus untuk menata kawasan kumuh. Terutama dalam menambah infrastrukturnya seperti jembatan, jalan setapak, dan saluran drainase,”tukasnya.
Comments
comments
