Zero ODOL Dikebut, Kemenhub Perketat Jembatan Timbang: Sekitar 300 Ribu Truk Langgar Aturan

BOGOR, Inibalikpapan.com – Program nasional Zero ODOL (Over Dimension Over Load) makin digencarkan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) memperkuat peran strategis Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), sebagai garda utama dalam menindak angkutan barang yang melebihi batas muatan dan dimensi.

“UPPKB adalah benteng utama pengawasan. Tanpa fungsi ini berjalan maksimal, pelanggaran akan terus terjadi dan jalan nasional kita rusak sebelum waktunya,” tegas Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan saat meninjau UPPKB Kemang, Bogor, Jumat (11/7/2025).

Data Mengkhawatirkan: 1 dari 4 Kendaraan Melanggar

Sepanjang Januari–Juni 2025, sebanyak 1.223.961 kendaraan diperiksa di seluruh UPPKB. Hasilnya, 300.427 kendaraan (atau 24,55%) dinyatakan melanggar—dengan 59 persen pelanggaran terkait kelebihan muatan, mulai dari 5% hingga lebih dari 100%.

UPPKB Kemang yang terletak di jalur strategis menuju Jakarta dan Tangerang, disebut sebagai salah satu titik krusial. Dalam kurun Januari–Juli 2025 saja, tercatat 1.410 pelanggaran dari 23.867 kendaraan yang diperiksa.

“Kami tak bisa kompromi. Truk ODOL bukan hanya mengancam keselamatan jalan, tapi juga merugikan negara karena biaya perawatan jalan membengkak,” kata Aan.

Transformasi Teknologi: JTO hingga Weigh in Motion

Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Toni Tauladan, menyebut UPPKB Kemang kini sudah terkoneksi dengan Jembatan Timbang Online (JTO) dan sistem BLU-E (Bukti Lulus Uji Elektronik), untuk mendeteksi kendaraan secara real-time dan transparan.

Ditjen Hubdat juga bersiap menerapkan Weigh in Motion (WIM)—teknologi canggih penimbangan kendaraan tanpa harus berhenti, untuk mempercepat proses dan mengurangi antrian truk.

“Teknologi WIM akan diterapkan bertahap di seluruh UPPKB. Ini bagian dari digitalisasi pengawasan angkutan barang,” ujar Toni.

DPR: Jembatan Timbang Harus Bebas Suap dan Celah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menyoroti potensi praktik ilegal dalam jembatan timbang. Ia menegaskan, pengawasan yang longgar akan membuka ruang “main mata” dan mempermalukan integritas sistem transportasi nasional.

“Jika pengawasan lemah, ODOL akan lolos dengan uang. Ini merusak sistem, merusak jalan, dan merusak kepercayaan publik,” katanya dengan nada keras.

Zero ODOL Butuh Kolaborasi, Bukan Sekadar Slogan

Aan menekankan bahwa keberhasilan program Zero ODOL bukan hanya tugas Kemenhub. Dibutuhkan komitmen lintas pemangku kepentingan—mulai dari operator angkutan, penegak hukum, DPR, hingga pemda.

“Kita ingin menciptakan logistik yang tertib, aman, dan efisien, tapi itu hanya bisa tercapai jika semua pihak bergerak,” tegasnya./Info Publik