2024 Sebanyak 1.400 Orang Meninggal Karena Demam Berdarah, DPR dan Kemenkes Luncurkan Kaukus Kesehatan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan dan menyelenggarakan High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Langkah ini menandai komitmen serius lintas fraksi dan lintas komisi dalam memerangi Demam Berdarah Dengue (DBD) yang kian mengkhawatirkan.

“Bukan harimau atau buaya, tetapi nyamuklah hewan paling mematikan,” tegas Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam sambutannya. Ia mengingatkan, nyamuk sebagai vektor penyakit bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahun.

Menurut Prof. Dante, lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terkena dengue. Indonesia berada di antara negara dengan jumlah kasus tertinggi bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

“Tahun 2024 adalah puncak kasus DBD di Indonesia, dengan lebih dari 1.400 kematian. Target kita adalah zero dengue death pada 2030,” ujarnya.

Untuk mencapai target ambisius ini, Prof. Dante menekankan pentingnya kerja kolaboratif antar-pemangku kepentingan, dari kementerian, DPR, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil.

Pemerintah telah menginisiasi berbagai upaya seperti, program satu rumah satu jumantik (juru pemantau jentik), fogging terjadwal, pelepasan nyamuk Wolbachia dan pengembangan vaksin dengue.

Namun, semua langkah ini dinilai tak akan optimal tanpa dukungan lintas sektor, termasuk dukungan politik dari DPR RI.

BACA JUGA :

Baca Juga:

‘Cukup Satu Musim di Liga 2’: Bartman Tuntut Barito Putera Segera Bangkit

Dorong Kebijakan Kesehatan yang Progresif dan Responsif

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut positif pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan. Menurutnya, inisiatif ini menjadi ruang strategis untuk menjembatani kepentingan publik dan memperkuat sistem kesehatan nasional.

“DPR, khususnya Komisi IX, berkomitmen mendorong penguatan layanan kesehatan primer dan deteksi dini penyakit menular, termasuk DBD,” tegas Cucun.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengingatkan bahwa dengue adalah ancaman tahunan yang terus berulang. Hingga Mei 2025, tercatat 56.000 kasus DBD dan 250 kematian. Angka ini menunjukkan pentingnya strategi nasional pengendalian dengue yang lebih terintegrasi dan agresif.

“DPR siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk memperkuat pendanaan, edukasi, vaksinasi, dan integrasi data,” ujarnya.

Edy juga menyoroti perlunya kebijakan berbasis teknologi dan inovasi, seperti insektisida ramah lingkungan, serta kampanye Gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan upaya tambahan lain) yang harus digerakkan secara masif.

Peluncuran Presidium Kaukus Kesehatan dan konsolidasi melalui Kobar Lawan Dengue menjadi tonggak penting menuju eliminasi DBD di Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil diharapkan mempercepat transformasi sistem kesehatan yang lebih responsif, preventif, dan berbasis data. / Kemenkes