Anggaran MBG hingga Kuartal Pertama Diperkirakan Capai Rp60 Triliun, Subsidi Mudik Rp911 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto (BPMI Setpres)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan komprehensif terkait perkembangan pelaksanaan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah angka fantastis yang disiapkan untuk memutar roda ekonomi di kuartal pertama tahun ini.

Salah satu poin utama dalam laporan tersebut adalah realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan menyentuh angka Rp60 triliun pada triwulan pertama.

“Realisasi ini tentu akan menjadi daya dorong besar bagi stimulasi perekonomian nasional,” ujar Airlangga di hadapan Presiden.

Rincian Anggaran Diskon Mudik: APBN dan Non-APBN

Pemerintah juga merinci sumber pendanaan untuk paket diskon transportasi Lebaran 2026 yang mencapai Rp911,16 miliar. Anggaran ini merupakan kombinasi dari:

APBN: Rp639,86 miliar.
Non-APBN (BUMN/Swasta): Rp271,5 miliar.

Selain diskon tiket pesawat yang naik signifikan ke angka 17–18% (dibanding tahun lalu yang hanya 11%), Airlangga juga mengonfirmasi adanya diskon tarif tol bagi pemudik yang akan diatur lebih lanjut teknisnya.

Bansos Pangan: Minyak Goreng dan Beras untuk 35 Juta Keluarga

Di sektor perlindungan sosial, pemerintah mengunci anggaran sebesar Rp11,92 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di kelompok desil 1-4.

Setiap keluarga akan menerima paket bantuan berupa:

10 Kilogram Beras.
2 Liter Minyak Goreng.

Menko Airlangga secara khusus meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk waspada terhadap rantai logistik. “Diharapkan seluruh instansi terkait bisa menjaga kelancaran logistik agar bantuan ini sampai tepat waktu,” tegasnya.

Ingat Kembali Jadwal WFA Maret 2026

Guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sebelum hari H Idulfitri, kebijakan Work From Anywhere (WFA) ditegaskan kembali berlaku pada:

16 dan 17 Maret 2026.
25, 26, dan 27 Maret 2026.

Kebijakan ini diambil agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan lebih awal dan mengurangi penumpukan kendaraan pada puncak arus mudik. (BPMI Setpres)