Anggota DPR Soroti Rencana Pemerintah Kirim 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Dinilai Berisiko dan Mahal

JAKARTA, inibalikpapan.com — Rencana pengiriman sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza melalui pasukan International Stabilization Force (ISF) menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mempertanyakan kejelasan mandat serta risiko dari misi tersebut.

“Terkait rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan ISF di bawah kendali Board of Peace (BoP), saya melihat ini sebagai partisipasi dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang berisiko tinggi dan menelan biaya tidak sedikit,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Rencana tersebut merupakan tindak lanjut dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disetujui pada November 2025. Resolusi itu memberi mandat pembentukan pasukan stabilisasi sementara di Gaza di bawah komando terpadu.

Namun, TB Hasanuddin menilai struktur pengendalian ISF melalui Board of Peace (BoP) perlu dikaji lebih dalam. Meski resolusi menyebut ISF bertugas mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi, ia melihat BoP dalam praktiknya didominasi oleh Amerika Serikat dan tidak sepenuhnya bersifat kolektif kolegial.

“Muncul pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu. Pemerintah harus mempelajari mandat ini secara mendalam,” tegas politikus PDIP tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya legitimasi dari seluruh pihak yang berkonflik. Berdasarkan pengalamannya dalam Pasukan Perdamaian PBB di Irak dan Kuwait, persetujuan menyeluruh menjadi prasyarat utama sebelum pasukan diterjunkan.

“Selama ini, BoP tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru sudah masuk. Bahkan, pimpinan senior Hamas baru-baru ini menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF di Palestina dan mengklaim telah mengomunikasikan sikap tersebut kepada pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pengiriman pasukan dipaksakan tanpa persetujuan semua pihak, taruhannya adalah keselamatan prajurit. Selain faktor keamanan, ia juga menyinggung potensi beban pembiayaan negara.

“Kita sepakat kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Namun, hal itu harus ditempuh melalui cara yang sesuai hukum internasional, tidak membahayakan prajurit TNI, dan tepat sasaran untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza melalui ISF. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut jumlah yang disiapkan mencapai sekitar 8.000 prajurit.***