BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com –Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan memberikan tanggapan sebelum disahkannya APBD 2019 sebesar Rp 2,2 triliun. Sebelum pengesahan tersebut, ada beberapa masukkan yang disampaikan Fraksi ke Pemerintah Kota Balikpapan,
“Kami menginginkan gaji guru honorer disesuaikan UMK Balikpapan 2019. Kesejahteraan guru TPA, imam dan marbot-marbot masjid juga perlu ditingkatkan karena selama ini masih jauh dari perhatian,” kata Budiono Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu juga meminta agar Pemerintah Kota rutin berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjala baik. Karena banyak keluhan terkait pelayanan BPJS yang belum maksimal.
“Mengingat BPJS Kesehatan adalah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Budiono.
Sementara Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah Kota juga lebih mengedepankan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, diantaranya pelayanan kesehatan, air bersih, listrik maupun sarana pendidikkan. Termasuk pembangunan infrastruktur.
“Tingkatkan pula sarana dan prasarana pendidikan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan khusus bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih dan pasokan listrik,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Ida Prahastuty.
Menanggapi itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengungkapkan, selama setiap masukkan dari Fraksi-fraksi i menjadi dasar dan rujukan dalam program-program yang disusun dan diakomodir dalam setiap APBD. Termasuk APBD 2019.
“Program kebijakan akan dimulai pada awal Januari 2019 dan seluruh OPD agar menjalankan programnya sehingga anggaran dapat terserap dengan cepat. Potensi pajak dan retribusi daerah juga harus dimaksimalkan dengan memerhatikan program penunjang lainnya,” ujar Rizal Effendi.
Comments
comments
