BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com— Ketua DPRD Abdulloh tidak sependapat jika warga Balikpapan yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan didaftarkan dan dibiayai APBD kota.
Jika semua dibiayai, dipastikan APBD Balikpapan tidak bisa operasional untuk pembangunan kota.
Karena jumlah penduduk Balikpapan ini kurang lebih 740 ribu jiwa. “Jangan disamakan dengan PPU disana penduduk tidak sampai 200 ribuan disini 760 ribu. Kalau dipakai kesana semua habis uang APBD,” tandas Abdulloh (5/8/2019).
“kita masih menggali itulah kalau ada subsidi nanti subsidi yang bagaimana tidak semua. Paling yang miskin yang belum, janda-janda , anak yatim, veteran, duafa,” sambungnya.
Abdulloh mengaku belum ada kajian bersama dengan BPJS kesehatan . Kota Balikpapan akan tetap mengacu pada kemampuan daerah.“Belum- belum kalau di 2020 kan hari ini mulai pembahasan ya menyentil masalah itu nanti,” ujarnya.
Namun dia memastikan pihak setuju kalau pembayaran iuran BPJS Kesehatan kelas III ditujukan kepad mereka yang tidak mampu.
“Sepakat untuk membantu pakir miskin, duafa, jompo. Itu kita perjuangkan wajib kita perjuangan memang yang begitu harus dibantu,” tandasnnya. Ditanya data gakin, Abdulloh mengaku belum tahu jumlahnya. Sebab pada saat penerimaan siswa baru (PPDB) banyak bermunculan data gakin. “kita kaget juga makanya kita mau telusuri itu kok tiba-tiba begitu penerimaan murid baru gakin meningkat. Ini gakin baru atau gakin palsu. Mendadak gakin semua gara-gara masuk sekolah,” tukasnya.
Comments
comments
