BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Menyusul Rencana Menteri Dalam Negeri agar keberadaan damkar dipisahkan dari Badan Penanganan Bencana Daerah saat HUT Damkar di Riau belum lama ini, pemkot akan melakukan kajian mendalam terhadap ide tersebut.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemisahan itu bisa saja dilakukan mengingat kompleksnya tugas dari BPBD. Namun hal itu harus dilakukan secara cermat dengan melakukan kajian mendalam apalagi menyangkut anggaran, SDM dan kapasitas kerja organisasi.
“Karena tugasnya semakin banyak, tapi kita lihat daerah juga disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kerja di daerah,” katanya saat upacara HUT Damkar (18/3/2019).
Dia menegaskan bahwa dilihat dari beban kerja memang ada yang harus dibenahi seperti persoalannya, seperti kebakaran hutan itu dalam undang-undang termasuk bencana. Padahal peralatan penanggulangan milik satuan pemadam. “Ini perlu di-clear-kan dulu nanti kan repot kan kalau kebaran hutan kan api itu biasanya satuan kebakaran yang menangani tapi dalam UU itu masuk dalam bencana itu memang agak repot,” tandasnya.
Sementara Kepala BPBD Balikpapan, Suseno menyatakan sebelum pemisahan itu harus melalui pembahasan mendalam karena menyangkut efisiensi dan koordinasi.
“Termasuk pemenuhan sarana prasarana. Kalau dari sisi aturan, ya memungkinkan. Di Indonesia ini ada pemadam kebakaran yang gabung dengan Satpol PP, ada yang dengan BPBD, ada juga yang berdiri sendiri,” tandasnya.
Namun untuk Balikpapan menurutnya masih lebih efisien jika satuan pemadam kebakaran tetap bergabung dengan BPBD. “Tapi kan ada pertimbangan yang lain, harus melalui kajian untuk pengembangan organisasi,”ujarnya.
Kajian akan dilakukan berbagai instansi mulai dari BPBD, Organisasi Tata Laksana (Ortal), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan BPBD.
“Melalui kajian itu, bagaimana pengembangannya, sarana prasarananya, SDM-nya, tantangannya, ya semua harus dikaji mendalam. Kalau tambah personel, bisa ya, bisa juga tidak,” tukasnya.
Comments
comments
