BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 dan rancangan peraturan daerah (raperda) Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Budiono mengatakan, ada beberapa catatan yang harus di perhatikan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pengelolan APBD, meski mendapat Opini WTP dari BPK. Fraksi PDIP bahkan siap mengawal pelaksanaan penggunaan anggaran daerah.
“Catatan-catatan itu harus diperhatikan dan dijalankan sesuai rencana aksi dan kami siap mengawal serta mengawasi pelaksanaannya. Sistem pelaporan administrasi keuangan pemerintah juga harus diperbaiki dengan memerhatikan pelaksanaannya di setiap OPD,” kata Budiono.
Fraksi PDIP juga meminta proses lelang proyek pembangunan juga jangan sampai tak sesuai jadwal hingga bisa meminimalisir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2018. Termasuk juga bagaimana menggenjot pendapatan daerah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada
“Pertumbuhan pembangunan kota ini juga pesat, mulai dari mal hingga perhotelan dan tempat hiburan. Seharusnya PAD di sektor ini bisa ditingkatkan, salah satunya dengan memasang alat pengawas transaksi berupa tapping box yang sudah dianggarkan pada tahun ini tapi belum terealisasi hingga sekarang,” lanjutnya.
Sementara Fraksi Gerindra melalui Juru Bicaranya Abdul Jabbar mengeapresiasi realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2017 yang melampaui target namun juga meminta Pemkot Balikpapan menjalankan strategi peningkatan pendapatan dengan menerapkan kebijakan pembayaran pajak secara daring.
“Ke depan, Pemkot Balikpapan mestinya juga tidak hanya mengandalkan PAD dari sektor pajak saja, tapi juga meningkatkan pendapatan dari keuntungan atas kontribusi dari BUMD maupun badan-badan usaha lainnya serta pengelolaan aset atau kekayaaan milik pemerintah,” ujarnya.
“Seberapa efektif anggaran belanja tersebut untuk pembangunan 2017 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengurangan angka kemiskinan melalui kemandirian panhan dan energy.”
Comments
comments
