Balikpapan Kekurangan Dokter Spesialis, Pemkot Desak Pemerintah Pusat Tambah Kuota

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyoroti krisisnya ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, yang terjadi bukan hanya di Balikpapan, tetapi di banyak daerah lain di Indonesia. Ia menyebut kondisi ini sebagai situasi darurat yang membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat.

“Kita memang mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Bukan hanya di Balikpapan, tetapi hampir di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Terutama untuk dokter spesialis, ini benar-benar kritis,” kata Bagus saat memberikan sambutan dalam kegiatan Semiloka Kesehatan di Balikpapan.

Menurutnya, keterbatasan jumlah dokter spesialis tidak hanya memperlambat pelayanan kesehatan di fasilitas publik, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kualitas layanan medis secara umum.

Salah satu kendala yang ia soroti adalah kebijakan moratorium rekrutmen ASN di sektor kesehatan yang masih diberlakukan oleh Kementerian PAN-RB. Kebijakan ini dinilai menghambat penambahan tenaga kesehatan di daerah.

“Salah satu rekomendasi dari hasil Semiloka ini akan kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan. Yaitu terkait pentingnya penambahan formasi tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis,” lanjutnya.

Pergeseran Minat Dokter

Lebih jauh, Bagus juga menyinggung fenomena pergeseran minat dokter muda. Mereka memilih menempuh pendidikan manajemen rumah sakit, alih-alih spesialisasi medis. Padahal kebutuhan akan tenaga ahli cenderung tinggi.

“Tadi saya sempat diskusi juga dengan dr. Jaya, kenapa sekarang dokter-dokter muda malah ambil S2-nya MARS, bukan spesialis. Ini menjadi tantangan kita bersama. Anak saya sendiri sekarang sedang melanjutkan ke program kemas (kesehatan masyarakat). Saya pun masih bertanya-tanya, apakah harusnya kesmas atau ambil spesialis?” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan distribusi tenaga medis. Termasuk membuka lebih banyak kuota spesialis dan memperluas akses beasiswa pendidikan kedokteran.***