Balikpapan Siap Hadapi Efisiensi 2026, Fokus Program Prioritas dan Perlindungan Sosial

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com– Pemerintah Pusat berencana melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja negara pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi pengendalian fiskal nasional. Langkah ini diperkirakan akan berdampak pada seluruh daerah, termasuk Kota Balikpapan.

Namun, Wali Kota Balikpapan  Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak akan terganggu oleh kebijakan tersebut. Ia memastikan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“Kalau memang betul ada pemangkasan anggaran, kita akan ambil langkah-langkah antisipatif. Yang penting program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tidak terganggu,” ujar Rahmad Mas’ud, Sabtu (18/10/2025).

Menurutnya, dua sektor tersebut merupakan urat nadi kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh dikorbankan. Rahmad menyebutkan, meskipun pembangunan infrastruktur tetap penting, namun aspek pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial harus berada di garis terdepan.

“Termasuk juga infrastruktur, tapi yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Itu tidak boleh sampai terganggu,” tegasnya.

Antisipasi Melalui Simulasi dan Perencanaan Ulang

Sebagai langkah konkret, Pemkot Balikpapan akan melakukan simulasi anggaran untuk memetakan program prioritas. Melalui simulasi ini, pemerintah dapat menentukan program mana yang harus tetap dijalankan dan mana yang bisa ditunda tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Strategi kita tentu melalui penyusunan anggaran. Kita akan simulasi, mana program yang benar-benar prioritas. Jika ada kegiatan yang sifatnya seremonial atau pembangunan yang bisa ditunda, kemungkinan akan kita pangkas,” jelas Rahmad.

Ia juga menekankan bahwa Pemkot siap menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat, khususnya terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, Rahmad berharap kebijakan efisiensi ini tidak sampai menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita ikuti saja kebijakan pusat, sejauh mana nantinya anggaran yang dipangkas. Nanti kita lihat melalui penyusunan APBD 2026,” katanya.

Fokus pada Layanan Publik dan BPJS Kesehatan

Rahmad menegaskan bahwa layanan BPJS Kesehatan yang menjadi hak masyarakat tidak boleh terkena dampak pemangkasan anggaran. Ia menilai, kebijakan apapun yang diambil pemerintah daerah harus tetap berpihak kepada rakyat kecil.

“BPJS Kesehatan tidak boleh dipotong. Itu menyangkut langsung kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Selama ini, Pemkot Balikpapan menanggung sebagian biaya BPJS Kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Jika alokasi tersebut terganggu, maka dikhawatirkan akan berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan medis di rumah sakit daerah.

“Program BPJS ini sangat membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap. Jadi kami pastikan tidak akan mengurangi jaminan kesehatan bagi warga,” tambah Rahmad.

Kebijakan Nasional dan Dampaknya bagi Daerah

Rencana pemangkasan anggaran pusat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga defisit fiskal dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional, di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan belanja subsidi. Salah satu imbasnya adalah pengurangan TKD, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan ke pemerintah daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Balikpapan Agus Budi dalam kesempatan terpisah, menyebutkan bahwa pengurangan TKD kemungkinan akan menuntut daerah untuk lebih efisien dalam belanja operasional dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi.

“Kita perlu memperkuat PAD agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Misalnya lewat peningkatan pajak daerah dan digitalisasi sistem pembayaran,” ujarnya.

Warga Harapkan Program Sosial Tetap Berjalan

Sementara itu, sejumlah warga berharap agar program-program sosial seperti bantuan pendidikan dan jaminan kesehatan tetap berjalan. Salah seorang warga Muara Rapak, Nuraini (39), mengatakan bahwa bantuan pendidikan anaknya sangat membantu di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“Kalau bisa jangan sampai bantuan sekolah anak-anak dikurangi. Kami sangat terbantu dengan program beasiswa daerah,” ucapnya.

Hal senada disampaikan oleh Supriadi (45), warga Gunung Samarinda Baru, yang rutin menggunakan layanan BPJS.

“Kalau BPJS dikurangi, pasti berat. Soalnya banyak warga kecil bergantung sama itu,” katanya.

Menjaga Kepercayaan Publik di Tengah Efisiensi

Di akhir pernyataannya, Wali Kota Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh diartikan sebagai pengurangan pelayanan publik. Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat tetap fokus melayani masyarakat dengan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“Kita harus tetap semangat. Efisiensi bukan berarti pelayanan berkurang, tapi bagaimana kita bisa lebih cermat dan bertanggung jawab. Yang utama, masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” tutupnya.***