BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan menggelar Konsultasi Publik tentang Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Balikpapan (RPJMD) 2021-2024.
Acara diikuti Kepala SKPD, akademisi, Perwakilan DPRD Balikpapan, pemerhati lingkungan Balikpapan. FGD dipimpiin Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fahruddin Harami, didampingi Kepala Bappeda Agus Budi.
Rektor Universitas Balikpapan Rendi Siswoismail mengingatkan agar pada RPJMD fokus perhatian evaluasi RPJMD yang dibuat saat era Wali Kota Imdaad Hamid dengan skala prioritas yang menjadi perhatian pemkot Balikpapan.
“Harus ada fokus prioritas perhatian pemerintah kota. Anggaran jangan dibagi rata tapi harus ada perhatikan, unggulan. Saya yakin anggaran kalau ada prioritas akan lebih bermanfaat bagi masyarakat, ” katanya dalam memberikan pandangannya, Rabu (18/11/2020).
Rendi banyak memberikan masukan kepada Pemkot terutama dalam penataan infrastruktur dan destinasi wisata yang belum baik dimatanya.
Seperti wisata Balikpapan yang sebenarnya tidak hanya mengandalkan pantai tapi sejarah seperti Makam Jepang, Gowa Jepang, dan Tugu Australia. Sayang ini tidak diberikan perhatian sehingga, Balikpapan belum menjadi daerah yang dilirik untuk kunjungan padahal banyak kegiatan kunjungan orang pusat ke Balikpapan.
” Pilihan masih Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya. Balikpapan belum, kalau mereka datang kegiatan paling dua tiga hari setelah selesai kegiatan dia mau main ke mana di Balikpapan ini, ” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Andi Gunawangsa dari STEMIK Borneo menilai pemimpin kedepan diyakini tidak akan jauh dari RPJMD yang ada.
” Jadi bahan perhatian bagi pemimpin baru. Tidak akan jauh dari rencana RPJMDVisi misi calon bisa lihat di Bappeda, ” tambahnya.
Sementara Pemerhati Lingkungan Heri Sunaryo menyayangkan banyak perubahan lingkungan Tata ruang yang harus dijaga melalui RTRW namun kenyataan hal ini banyak ditemui di lapangan.
” Seperti Hutan Lindung Sungai Waina sekarang hanya tersisa 9000 hektare, buferzone sudah di rambah oleh kegiatan tambang dan lainnya. Ini kalau tidak dijaga Kiamat Balikpapan akan terjadi konflik lingkungan, habitat sekitar dengan masyarakat, ” tandasnya.
Heri mengaku tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadi persoalan ini. Dia juga menyarankan Bappeda agar tidak mudah menerima informasi dan data dari OPD tanpa melakukan pengecekan di lapangan.
Comments
comments
