BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi akan melaunching Mall Pelayanan Publik (MPP) yakni untuk mewujudkan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan efisien.
“Besok saya juga akan melaunching semua izin-izin yang berkaitan dengan Satgas akan full kan di Mall Pelayanan Publik,” ujar Rizal pada Rabu (03/03/2021).
Sebelumnya 38 kepala daerah telah menandatangani Mall Pelayanan Publik pada Selasa (02/03/2021). Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta dilakukan di 24 bupati dan 16 wali kota di Indonesia
“Mall pelayanan public kita sudah masuk dalam programnya Kementerian PANRB. Jadi kita menandatangani kesepakatannya dengan Menteri PANRB dengan Menteri Hukum Baru,” ungkapnya.
Penandatanganan disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan ini akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.
Menteri Tjahjo mengatakan, dengan berdirinya MPP di kabupaten dan kota, masyarakat tidak perlu repot mengurus banyak hal. Hal administrasi hingga perizinan berusaha, bisa dilakukan dalam satu tempat.
“Melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin, khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional,” ujarnya.
Pembangunan Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Jika kita ingin maju, para bupati dan wali kota, mau tidak mau, suka tidak suka MPP ini menjadi hal yang sangat penting kita lakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat,” ujar Menteri Yasona.
Comments
comments
