BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Kodim 0905 Balikpapan menargetkan penyelesaian penyaluran BLT minyak goreng kepada 6000 pelaku usaha kecil seperti PKL dan warung kecil dapat tuntas pada Jumat ini (20/5/2022).
Awalnya Kodim 0905 Balikpapan menuntaskan selama dua hari yakni Rabu dan Kamis namun dengan alasan penerima belum kembali ke Balikpapan dan ada yang sakit, pendistribusian dilanjutkan Jumat ini.
“Kegiatan penyaluran bantuan tersebut mulai hari Rabu tanggal 18, Kamis tanggal 19 dan tanggal 20 hari ini. Inshaallah sebanyak 6000 yang memperoleh bantuan sudah hampir 5900 yang telah terbagikan. Mudah-mudahan hari ini sudah terbagikan seluruhnya kepada penerima,” kata Kepala Kodim 0905 Balikpapan Kol Inf Faisal Rizal, Jumat (20/5/2022).
“ Kami rencanakan dua hari tapi ada beberapa masyarakat yang sakit dan belum datang ke kota Balikpapan sehingga mereka tunggu hari ini tuntas sampai 6000 orang menerima bantuan tunai minyak goreng dari pemerintah melalui TNI,” jelasnya.
Bantuan diberikan di kantor Kodim Balikpapan jalan Jenderal Sudirman, dalam upaya meringankan beban masyarakat terutama PKL dan warung kecil akibat kenaikan harga minyak goreng.
“Dan Syukur alhamdulillah dengan kebijakan bapak presiden dan kementerian terkait sekarang ini harga minyak sudah stabil khususnya di kota Balikpapan dan harga minyak yang sudah ditetapkan Rp14 ribu,” ujarnya.
Program BLT minyak goreng ini merupakan program presiden yang meminta TNI/Polri untuk menyalurkan bantuan tunai. Pada tahun lalu kata Dandim juga menyalurkan bantuan tunai kepada PKL dan warung sebanyak Rp1,2 juta per kepala keluarga.
“Jadi uang ini ditransfer dari Kementerian Keuangan atas perintah bapak presiden kepada TNI/Polri agar menyalurkan pkl dan warung kecil. Hal ini sesuai dengan jumlah PKL dan jumlah penduduk sehingga Balikpapan paling banyak di Kaltim,”jelasnya.
Pada tahun ini pendataan PKL dan warung kecil dilakukan melibatkan babinsa babinkamtimbas kepada penerima. Lanjutnya program ini bagian dari pemerataan program bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari kementerian sosial, kementerian perdagangan.
“Bantuan ini tidak tumpang tindih dengan bantuan yang ada di kementerian sosial, perdagangan dan lainya. Sehingga ada pemerataan. Yang tau persis babinsa, babinkamtibmas yang di lapangan. Aplikasi ini tidak sama, kalau NIK sama akan tertolak jadi setiap orang dapat satu tidak double-double,” tukasnya.
Comments
comments
